Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

DPD: Presiden Mendatang Harus Pertegas Posisi dan Kewenangan DPD

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menginginkan presiden 2014 mendatang dapat mempertegas sistem tata kenegaraan terutama posisi dan kewenangan DPD.

Hal itu diungkapkan anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto dalam dialog kenegaraan bertajuk Kompetisi Para Capres-Cawapres di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (21/5/2015).

"Dari kaca mata DPD, siapa pun presiden (terpilih) DPD berharap ke depan negara ini ditata lebih sempurna seperti bagaimana lembaga tinggi negara DPR RI bisa berfungsi untuk sistem kenegaraan dan bekerja sama dengan DPD," katanya.

Lebih lanjut, Abraham menguraikan DPD hanya ingin berfungsi sebagai check and balance. Ada kerja sama dengan baik dengan presiden, khususnya dalam membahas legislasi dan anggaran sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada check and balance maka ketatanegaraan akan lebih baik," ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan jika posisi politik DPD RI independen karena memang tidak berafiliasi pada partai politik. Namun, kalau mengenai kriteria presiden pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 ini setidaknya sosok yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan bisa melakukan perubahan untuk memajukan di daerah dari Sabang sampai Merauke.

"Menariknya dalam Pilpres 2014 ini hanya dua pasangan dan tidak ada incumbent (SBY) yang bertarung lagi karena sudah dua kali presiden sehingga memberikan peluang pada yang baru. Juga biayanya lebih murah. Jadi, tergantung partai pengusung capres," urainya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: