RI di Jurang Resesi, BUMN Harus Bisa Jadi Solusi

Indonesia terancam masuk jurang resesi. Sejumlah pihak berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjadi solusi dan bukan malah sebaliknya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan Indonesia sangat rentan masuk ke dalam jurang resesi. Berdasarkan data yang ada, dia memprediksi triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi masih cenderung negatif.

"Kemungkinan positif ada walaupun angkanya masih tipis sekitar nol koma sekian persen. Tentu kita ingin agar pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga setidaknya bisa tumbuh lebih baik lagi agar tidak masuk ke jurang yang lebih dalam," terang Fadhil dalam diskusi yang digelar secara virtual oleh Narasi Institute, belum lama ini.

Baca Juga: Jadi Tameng Indonesia dari Resesi, Bappenas: BUMN Bukan Imun

Karenanya, banyak yang berharap perusahaan pelat merah punya andil untuk mewujudkan ekonomi yang lebih baik. Namun sayang, dia melihat kondisi BUMN saat ini masih banyak yang belum sehat. Menurutnya, jumlah BUMN yang tergolong benar-benar sehat hanya ada 18. Itu dilihat dari kinerja dan kontribusi bagi negara di masa sebelum pandemi corona (Covid-19).

Untuk BUMN yang sehat, sudah bisa berperan memainkan peran sosial. "Misalnya dengan memanfaatkan penanaman modal madani di mana perseroan bisa mengembangkan dana tersebut yang kemudian kontribusinya bisa lebih besar dalam pendampingan untuk UMKM," katanya.

Sementara lembaga keuangan pelat merah seperti BRI dan Bank Mandiri, dia berharap ada percepatan penyaluran kredit untuk UMKM.

"Sektor UMKM menjadi harapan karena cepat tumbuhnya di tengah masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, dia bilang untuk bisa terhindar dari resesi atau pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut maka belanja negara harus cepat diserap secara efektif serta tepat dengan persentase minimal 30 persen dari total dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,20 triliun. Hingga akhir Juli, penyerapan PEN telah 20 persen atau sebesar Rp141 triliun.

"Jadi, 30 persen sampai awal Agustus ini terserap atau setidaknya Rp200 triliun dana PEN itu sudah digunakan maka kemungkinan besar kita bisa menghindari resesi," terangnya.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menambahkan, dalam menyikapi program PEN dan BUMN maka semua pihak harus optimis tapi juga wajib realistis. Dalam mengantisipasi resesi ini, dia menyarankan pemerintah harus melihat seberapa kuat BUMN itu diberi tanggung jawab.

"Sementara, untuk BUMN yang tidak sehat ini jangan sampai malah menambah masalah kepada negara," tegasnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu menilai langkah pemerintah menyiapkan anggaran untuk penguatan BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan, dana kompensasi subsidi, dan sebagainya sudah tepat.

Namun, dia mempertanyakan seberapa kuat BUMN bisa menghadapi ancaman resesi? "Apakah BUMN benar-benar bisa menjadi solusi untuk menghadapi resesi," cetus Misbakhun.

Terpisah, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya sudah melihat serta memastikan BUMN mana saja yang layak mendapat penugasan dalam menghadapi ancaman resesi.

"Kami memastikan bahwa BUMN yang ditugaskan adalah perusahaan yang saat ini kondisinya sangat sehat sehingga bisa menjalankan program pemulihan ekonomi," katanya.

Dia mengatakan BUMN memiliki peran yang besar di berbagai sektor usaha. Mayoritas pendapatan bruto Indonesia itu adalah dari BUMN.

"Perusahaan BUMN mulai dari transportasi kesehatan, perbankan, minerba (mineral dan batu bara), jasa dan sebagainya, itu berkontribusi besar terhadap perekonomian," tukasnya.