Pemaksaan, AS Minta Palestina Ikuti Kesepakatan Trump

Amerika Serikat menyerukan kepada Palestina untuk mengikuti kesepakatan perdamaian yang ditetapkan awal tahun ini oleh Presiden Donald Trump ketimbang mengadakan pembicaraan damai melalui Kuartet Timur Tengah.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesediannya untuk melakukan pembicaraan damai dengan Israel dengan dimediasi oleh Kuartet Timur Tengah yaitu AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB.

Baca Juga: Alhamdulillah, China Sumbang Dana Rp14 M buat Rakyat Palestina

Ditanya apakah AS akan mempertimbangkan untuk menengahi bersama mitra Kuartetnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa fokusnya adalah pada road map bentukan Presiden Trump.

"Kami terus mengejar jalan yang ditetapkan Presiden pada bulan Januari ketika menyampaikan Visi AS untuk Perdamaian antara Israel dan Palestina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

"Kami mendorong Palestina untuk membawa keprihatinan apapun ke meja perundingan dalam konteks pembicaraan langsung berdasarkan Visi," imbuhnya seperti disitir dari Newsweek, Jumat (28/8/2020).

Tawaran Abbas untuk meremajakan Kuartet Timur Tengah, yang belum mengeluarkan pernyataan dalam hampir dua tahun, datang pada hari yang sama dengan Dewan Keamanan PBB mengadakan konferensi virtual yang membahas konflik Israel-Palestina. Para peserta membahas kekerasan yang memburuk antara pasukan Israel dan milisi Palestina di Gaza, garis pantai yang dijalankan oleh gerakan Islam Hamas, serta situasi kemanusiaan yang memburuk, dan cara terbaik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan pembicaraan. (Baca: Di DK PBB, RI Dorong Dimulai Kembali Pembicaraan Palestina-Israel)

Kuartet Timur Tengah didirikan pada tahun 2002, sejalan dengan pemberontakan Palestina yang dikenal sebagai Intifada Kedua dan tindakan keras Israel yang menyapu wilayah di mana kedua bangsa telah berperang selama beberapa dekade. Sementara perwakilan dari kelompok internasional telah bertemu secara berkala selama bertahun-tahun, ketegangan dan ketidaksepakatan berlaku hingga hari ini, terutama setelah langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump.

Kuartet itu belum bertemu sejak September 2018, beberapa bulan setelah Gedung Putih memindahkan kedutaan Washington ke Yerusalem, mengakui kota suci yang diperebutkan itu sebagai Ibu Kota Israel. Langkah itu mendorong kepemimpinan Palestina untuk mempertimbangkan peran AS dalam pembicaraan damai yang telah berlangsung lama secara efektif.