Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7). Pertemuan tersebut antara lain membahas penyegelan di kawasan reklamasi Teluk Jakarta. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total untuk mengurangi penyebaran Covid-19 direspons 'negatif' Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menganggap kebijakan itu membuat sektor ekonomi berpotensi menjadi terhambat.
Airlangga misalnya menyebut indeks harga saham gabungan (IHSB) menjadi anjlok setelah penerapan kebijakan tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai persoalan mendasar konflik statemen ini karena disharmoni komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: Gak Disangka-sangka, Anak Buah Sri Mulyani Pasang Badan buat Anies
Baca Juga: Gak Masuk Geng Menteri 'Musuh', Erick Mah di Pihak Anies
"Menko gagal memahami instruksi presiden soal prioritas kesehatan, juga terkait kepala daerah yang memang memiliki wewenang memutuskan terkait PSBB tanpa harus menunggu keputusan pemerintah pusat," ujar Dedi saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).
Menurut Dedi, bicara sektor ekonomi, Menko seharusnya jauh lebih relevan jika mengevaluasi kinerja menteri yang berada dalam koordinasinya, misalnya Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan, bukan gubernur.
Dedi pun melihat nuansa politis bisa saja mengemuka karena Menko Airlangga idealnya fokus pada koordinasi terkait penanganan pandemi, bukan justru menekan dan mengarahkan opini seolah kebijakan Anies bertentangan dengan dirinya.
"Bagaimanapun, gubernur miliki kewenangan memutuskan PSBB," pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
