Gatot Nurmantyo Singgung PKI ke Jokowi, PDIP: PKI Udah Nggak Laku

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota DPR RI Trimedya Panjaitan angkat bicara perihal surat terbuka Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Trimedya menilai, isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Andai Saja Gatot Ngajak TNI Nonton Drakor atau KPop, Mungkin Bapak Jadi Wapres

"Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi," kata Trimedya saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (24/9/2020).

Sayangnya, kata Trimedya, isu PKI yang sering menjadi kendaraan politik tersebut sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik.

"Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu, kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan jangan PKI. Isu PKI itu udah enggak laku lagi zaman sekarang," ujarnya.

Ia menjelaskan, PDIP sudah sering menerima isu-isu PKI, tetapi  terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan Pemilu. Karena itu, Trimedya menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat.

Salah satunya kata dia, dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau Covid-19. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak.

"Coba urus corona itu, bantu masyarakat, UMKM yang sekarang kesulitan. Bagikan APD itu lebih bermanfaat lebih baik pasti dapat simpati dari masyarakat. Kalau dia cuma nulis nyebar isu PKI di media itu terlalu murah," terangnya.

"Politik itu juga harus transparan, kalau memang mau punya syahwat politik bikinlah Gatot Center atau Gatot Institut biar jelas kan, bantu masyarakat begitu," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat terbuka yang dikirimkan Gatot kepada Jokowi ada beberapa poin.

Pertama, Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya, di mana?

Kedua, Presiden Jokowi dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

Ketiga, Presiden Jokowi sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

Begitu pula, agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, "Jasmerah, jangan sekali-kali lupakan sejarah!"