Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO//foc. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, ikut berkomentar terkait momen satu tahun pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Selasa (20/10).
Bahkan, momen setahun pemerintahan kedua Jokowi harus dijadikan bahan evaluasi, termasuk mengaveluasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.Baca Juga: Setahun Raport Jokowi-Ma'ruf, Jamaah 212: Yang Makmur Hanya Cukong!
Namun, ia mengatkan apabila benar ada kocok ulang kabinet, maka ada beberapa pos kementerian yang sedianya perlu diveluasi.
Menurutnya, hal ini guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
“Soal kinerja (kementerian) yang tidak bagus bisa saja yang kena reshuffle. Seperti Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi,” katanya, seperti dikutip, RMOL, Senin (19/10). Baca Juga: Moeldoko Pastikan Presiden Jokowi Sudah Tepati Janji Kampanye
Sambungnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Juliari Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menaker Ida Fauziyah, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim ekonomi yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani.
Menurut dia, menteri-menteri tersebut layak direshuflle lantaran dianggap bukan hanya kinerjanya kurang memuaskan, tetapi juga kerap buat gaduh dan acap kali mendapatkan kritikan dari publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
