Riuh Kepulangan Habib Rizieq, Pernyataan Mahfud MD dan Dubes yang Meresahkan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opionion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa tak ada hak bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk resisten terhadap kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air.

"Pemerintah harus adil melayani seluruh warga negara, termasuk HRS. Meskipun secara politik kepulangan HRS bisa memicu gerakan sosial yang sejauh ini cenderung kontra pemerintah, hal itu tidak menjadi dasar pemerintah alergi," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (8/11/2020).

Baca Juga: Terungkap Nyata! Hasil Tes Corona Habib Rizieq Dibongkar, Kondisi Imam Besar FPI Begini

Justru sebaliknya, Dedi mengatakan, kepulangan inisiator gerakan aksi '411 dan 212' akan positif untuk memperjelas status hukumnya yang selama ini menggantung. Ia melihat, jika benar ada kasus hukum yang dialami HRS, sekurangnya akan menunjukkan kejelasan tentang kasus yang menjeratnya tersebut kepada publik.

Namun begitu, Dedi menganggap, wacana kepulangan HRS sangat disayangkan karena beberapa waktu keluar pernyataan yang terkesan menyudutkan HRS.

"Statement pejabat publik semisal Dubes (Arab Saudi) Maftuh juga Menko Polhukam, yang sejauh ini justru mempromosikan narasi resisten. Padahal, mereka harus bijak dan bersikap adil, jangan ada tendensi kontra dengan warga sendiri," katanya.