Jangan Main-Main! Jokowi Kesal Belanja Pemerintah Lelet

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan terkait tren belanja barang/jasa pemerintah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan LKPP, nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung menurun.

Sebagai perbandingan, rata-rata jumlah paket pengadaan periode tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD. Berdasarkan angka itu, diperkirakan 1 orang pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibebankan untuk mengerjakan kurang lebih 813 paket pengadaan sehingga tidak ideal.

Baca Juga: Indonesia Resesi, Jokowi Sudah Gak Sanggup?

"Tren belanja ini masih belum menunjukkan perbaikan kualitas signifikan. Nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, tetapi nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan oleh K/L/PD belum mencapai 100%," ujar Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Menurut dia, tidak optimalnya belanja barang dan jasa akan menyebabkan penumpukan di dua bulan terakhir, kualitas pekerjaan buruk, akibatnya bisa terkena sanksi akibat wanprestasi. Sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP mengajak semua K/L/PD untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan 2021.

Namun demikian, kuncinya penggunaan anggaran tetap harus disiplin dan konsisten proses pengadaan agar terencana sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi kembali meluapkan kejengkelannya akibat sudah akhir tahun, tapi belanja negara masih lelet. Kegeramannya tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara virtual, Kamis (19/11/2020).