Pasca-Pandemi Covid-19, Digitalisasi Bakal Bangkitkan UMKM

Pengalaman pada berbagai krisis ekonomi mengajarkan Indonesia bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung dan penyangga yang menyelamatkan Indonesia dari berbagai masalah ekonomi. Sisi yang kini banyak disorot untuk mendukung UMKM, utamanya di masa pandemi COVID-19 adalah percepatan transformasi digital. 

Salah satu program yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) adalah mengajak inovator muda untuk mendukung digitalisasi UMKM lewat program Pahlawan Digital UMKM.

“Awalnya, dalam situasi serba sulit seperti ini banyak UMKM yang mampu bertahan bahkan penjualannya meningkat karena terhubung dengan ekosistem digital. Namun baru 10-11 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Di saat yang sama saya melihat banyak sekali anak muda yang hadir dengan inovasi membantu UMKM untuk go digital”, ujar Putri Tanjung, Penggagas Pahlawan Digital UMKM, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Inovasi dan layanan digital yang dihadirkan para Pahlawan Digital UMKM ini, memang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan lokal yang ada di lapangan. Berdasarkan data BPS per September 2020, kondisi yang dihadapi UMKM memang cukup menantang. 

Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan, 45% pelaku UKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. Data survei Asian Development Bank (ADB) terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. 

“Oleh karena itu sangat penting bagi usaha mikro agar diintervensi  dengan literasi keuangan,” ujar Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM.

Kemenkop UKM sendiri memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam 4 tahap. Pertama adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Kedua adalah mengintervensi perbaikan proses bisnisnya yang diturunkan ke dalam beberapa program. Ketiga adalah perluasan akses pasar yang salah satunya juga Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat adalah mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM.

“Pahlawan lokal pelaku UMKM ini syaratnya adalah, pemantik, pemberdaya, punya brand yang kuat, dan secara keseluruhan mampu mengagregasi usaha Mikro dan Kecil untuk berlabuh ke platform digital ataupun ke pasar internasional (ekspor) nantinya”, terang Fiki Satari.

Tantangan UMKM di Indonesia memang cukup beragam dan perlu untuk dicari solusi-solusi yang tepat, karena terkait dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 3,5%. Kondisi ini dianggap perlu untuk menciptakan kondisi kemudahan berusaha agar meningkatkan rasio tersebut. “UMKM juga perlu langsung terhubung dengan rantai pasok industri, yang aksesnya kini baru mencapai angka 15%”, tambah Fiki Satari.