Geruduk Gedung KPK, Masyarakat Bintan Minta Kejelasan Status Bupati Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tegas menjelaskan status Bupati Bintan periode 2015-2020 Apri Sujadi. Hal ini disampaikan sebagian elemen masyarakat Bintan, saat berunjuk rasa di depan kantor lembaga antirasuah tersebut, di Jakarta, Kamis (26/11). 

"Kita ingin mendorong pimpinan KPK mempublikasikan status hukum Bupati Bintan Apri Sujadi. Agar masyarakat tahu," ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Yudi Pranata. Baca Juga: KPK Mau Menggeledah Tapi Bocorkan Jadwalnya, ICW Geram

Elemen masyarakat Bintan ingin KPK memastikan statu Bupati Bintan itu usai dipanggil dua kali oleh penyelidik lembaga tersebut. Adapun pemanggilan dilakukan pada Desember 2019 dan Mei 2020 lalu. 

"Jika statusnya sudah tersangka, kami alhamdulillah. Jika tidak kami ucapkan alhamdulillah juga," imbuhnya. 

Menurut Yudi, KPK seharusnya bisa lebih berani dan bergegas dalam memproses kasus ini, apabila ditemukan dugaan korupsi. Mengingat, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu sudah cukup bernyali mencokok dan mentersangkakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dalam kasus dugaan suap ekspor benih benur. 

"Menangkap Edhy Prabowo saja berani dan tak butuh waktu lama. Ini masa memproses kasus Bupati Bintan yang sudah hampir setahun saja tak bisa," kata Yudi.