China Ubah Kebijakan di Xinjiang, Orang-orang Xi Jinping Melunak ke Uighur?

Kebijakan keras pemerintah China di Xinjiang, rumah bagi warga etnis Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya, telah menjadi dasar perpecahan utama hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Para pengamat mengatakan China telah menahan lebih dari satu juta orang di Xinjiang dan memaksa banyak warga lainnya untuk melepaskan unsur-unsur kepercayaan dan tradisi. Pejabat China memuji keberhasilan upaya mereka dalam deradikalisasi penduduk dan memberikan pelatihan kerja, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut tidak pernah mengalami serangan teroris selama empat tahun.

Baca Juga: Diancam Dikeluarkan dari Bursa, China Protes Kebijakan Baru AS

"Kami tidak bisa berpuas diri saat ini, karena ancaman masih ada di luar sana," kata Xu Guixiang, Wakil Direktur Jenderal Departemen Publisitas Partai Komunis Xinjiang, dalam sebuah wawancara dengan Associated Press di Beijing (21/12/2020).

Xu tidak langsung menjawab apakah tindakan pengamanan akan dilonggarkan atau tidak, tetapi justru mengatakan bahwa "empat tahun bebas terorisme tidak berarti tidak ada ancaman atau bahaya sama sekali."

Dia mengatakan partainya tengah menjajaki cara untuk mencapai stabilitas berkelanjutan di daerah perbatasan multi-etnis seperti Xinjiang, sebuah wilayah di barat China, sekitar 2.400 km dari Beijing.

“Kami perlu memikirkan tentang masalah yang mengakar, termasuk fondasi sosial yang menimbulkan ekstremisme dan terorisme,” kata Xu.

Bantah isu kerja paksa

Xu mengulangi penolakan keras terkait isu kerja paksa, di mana lulusan pelatihan kejuruan diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik, baik di Xinjiang maupun di tempat lain di China.

Dia mengatakan bahwa 117.000 orang telah bekerja di wilayah China lainnya sejak 2014 melalui program yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan meninggalkan pertanian untuk pekerjaan di pabrik dengan bayaran lebih tinggi.