Terungkap, Faktor Indeks Literasi Masyarakat Menurun

Indeks membaca masyarakat yang masih rendah salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan akses perpustakaan. Tidak hanya di daerah terpencil yang terbatas sarana dan prasarana untuk membaca, kesulitan akses ini pun dirasakan di perkotaan.

Terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan perpustakaan. Beberapa di antaranya seperti jumlah perpustakaan yang terbatas, formasi pegawai pustakawan yang juga terbatas, mutasi cepat dari pimpinan perpustakaan, peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas, serta belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah.

Baca Juga: Konsep Perpusnas Berbasis Inklusi Sosial Jawaban di Pandemi Covid-19

"Kondisi perpustakaan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi demografi penduduknya. Hal ini belum ideal karena rasio jumlah buku dengan jumlah penduduk yang masih kecil," kata perwakilan dari Direktorat Perpustakaan Nasional, Supriyanto, dalam webinar sosialisasi akreditasi lembaga perpustakaan, diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Senin sore (21/12/2020).

Supriyanto menjelaskan, untuk meningkatkan peranan perpustakaan, diperlukan akreditasi perpustakaan agar keberadaan sarana bacaan tersebut representatif dan menunjang kebutuhan masyarakat. Nantinya, dalam akreditasi perpustakaan terdapat sejumlah indeks kinerja utama perpustakaan nasional sesuai dengan standar perpustakaan nasional dalam amanat Undang-Undang 43/2007 Tentang Perpustakaan.

Sesuai dengan peraturan itu, pengelolaan perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional yang di antaranya harus melakukan akreditasi, sertifikasi, serta pendidikan dan latihan perpustakaan. "Pengelola perpustakaan harus punya SK pendirian karena melalui inilah secara autentik perpustakaan diakui," ujarnya.

Dia menyebutkan, masih sedikit perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Ini karena sejumlah hal seperti terbatasnya jumlah SDM perpustakaan yang kompeten dan profesional, keterbatasan anggaran perpustakaan, masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi, serta tingginya frekuensi perputaran pimpinan perpustakaan di daerah.

"Padahal, akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu perpustakaan," ujarnya.

Dalam akreditasi, terdapat sejumlah penguatan seperti penyusunan pedoman, penyusunan dan revisi instrumen, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman lembaga perpustakaan. "Pada 2019, akreditasi dilakukan terhadap 900 perpustakaan," katanya.

Untuk itu, guna mempercepat penambahan akreditasi perpustakaan, diperlukan sejumlah hal seperti penjadwalan, mengintensifkan koordinasi antara dinas perpustakaan provinsi dengan kabupaten/kota, sosialisasi akreditasi di pusat dan daerah, serta bekerja sama dengan organisasi profesi bidang perpustakaan.

"Serta melakukan penilaian visitasi akreditasi di dinas provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Supriyanto menambahkan, perpustakaan harus semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Hal ini diperlukan agar masyarakat terus mendekati sumber-sumber bacaan dalam kegiatan sehari-harinya. "Inilah pentingya strategi pendekatan inklusi sosial," imbuhnya.

Melalui pendekatan seperti itu, perpustakaan akan diciptakan berdasarkan sistem sosial masyarakat yang ada. "Melalui pendekatan inklusif ini, perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan," katanya.

Adapun Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, perpustakaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kegemaran membaca. Tidak hanya jumlahnya yang harus ditambah agar lebih mudah dijangkau masyarakat, kualitasnya pun harus ditingkatkan agar peranannya makin vital.

"Hal ini harus jadi perhatian. Sebagaimana peran perpustakaan dalam menaikkan indeks membaca," ujarnya.

Senada dengan Hadadi, terdapat sejumlah kriteria yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan, yakni sarana dan prasarana seperti koleksi dan perawatan buku, pengorganisasian perpustakaan, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan terkait perpustakaan, peningkatan layanan agar bisa diakses secara digital, serta aksesibilitas dari perpustakaan itu sendiri.

"Termasuk anggaran, bisa dari pemerintah atau bisa dari yang lain," pungkasnya.