Erick Thohir Tegaskan Vaksin Covid-19 yang Didatangkan Pemerintah Terdaftar di WHO

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir menegaskan, vaksin-vaksin COVID-19 yang didatangkan oleh pemerintah sudah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, uji klinis terhadap vaksin-vaksin tersebut pun sudah dilakukan.

Baca Juga: Erick Thohir Ingin 15% Direksi BUMN Diisi oleh Perempuan 

"Sejak awal saya mengemukakan vaksin-vaksin (COVID-19) yang dilakukan oleh pemerintah adalah vaksin yang sudah tercantum di daftar WHO dan telah melalui uji klinis," ujar Erick Thohir di Bandung, Kamis 7 Januari 2021.

Karena itu, Erick berharap, proses izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin COVID-19, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat keluar. Setelah izin itu keluar baru bisa dilakukan vaksinasi COVID-19.

"Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran seakan-akan kita tidak mengikuti standar dunia yakni WHO," katanya.

Dia menambahkan bahwa telah bertemu dengan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertemuan itu untuk menyampaikan bahwa proses menentukan kehalalan vaksin itu merupakan tugas pokok dan fungsi MUI.

"Jadi kami tidak akan istilahnya mengklaim ini halal, tidak! Itu tupoksinya bukan di kami. Karena itu kita melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan MUI dan BPOM," kata Erick.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan 329,5 juta vaksin COVID-19 yang bersumber dari berbagai produsen. Dengan rincian dari Sinovac sebanyak 3 juta plus 122,5 juta (dosis), Novavax 50 juta, dari Covax GAVI 54 juta, AstraZeneca 50 juta, dari Pfizer 50 juta vaksin.

Sebanyak 3 juta dosis vaksin COVID-19 buatan pabrikan Tiongkok Sinovac telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut tiba dalam 2 kloter yaitu sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020 dan telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.