Kontroversi Tolak Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Ternyata Pernah Jadi Calon Menkes, Ini Profilnya

Sosok Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai secara tegas menolak divaksinasi COVID-19. Bahkan, Ribka memiliki untuk didenda daripada harus divaksinasi. Sebelum terjun ke dunia politik sebagai kader PDIP, Ribka ternyata berprofesi sebagai dokter.

Pemilik nama lengkap Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959. Ia merupakan lulusan Universitas Kristen Indonesia (UKI) jurusan kedokteran dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia konsentrasi Ahli Asuransi Kesehatan.

Setelah itu, Ribka pun sempat menjadi dokter di berbagai klinik pada tahun 1991. Seperti Klinik Partuha Ciledug, Karya Bakti Kalibata, RS. Tugu Ibu Cimanggis, dan Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug.

Baca Juga: Ogah Divaksin, Ribka Tjiptaning Habis Diserang Nyinyiran Nyelekit Rekan Se-Fraksi

Bahkan, sebelum terjun ke dunia politik, Ribka pada tahun 1992-2000 bekerja di Perusahaan Puan Maharani sebagai dokter praktek. Usut punya usut disebutkan bahwa wanita 63 tahun ini bergabung menjadi kader PDIP sejak lulus kuliah kedokteran.

Pada tahun 2002, Ribka Tjiptaning awalnya menjabat sebagai Sekjend Pemuda Demokrat Indonesia di 2002 dan kini menjadi Wakil Ketua DPP PDIP Banten.

Lalu pada tahun 2005, Ribka Tjiptaning memulai karir politiknya dengan menjadi Anggota DPR RI, sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2005-2009. Pada 2014 silam, nama Ribka Tjiptaning sempat disebut-sebut menjadi kandidat Menteri Kesehatan atau Menkes di pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Sayangnya, Ribka Tjiptaning gagal menjadi Menkes karena dipilihlah Nila Moeloe sebagai Menteri Kesehatan.

Saat ini Ribka Tjiptaning Proletariyati menjabat sebagai Anggota DPR RI, yakni Anggota Komisi IX Tahun 2019 hingga sekarang.

Selain di dunia politik, Ribka Tjiptaning juga menulis buku autobiografi berjudul 'Aku Bangga Jadi Anak PKI'. Buku tersebut berisi pengalaman Ribka sebagai anak seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang pasca tragedi 30 September 1965.