Pak JK Kasih Warning Serius Soal Kehidupan Demokrasi, Apabila Tak Berjalan Baik Pemerintahan Bisa...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) kasih warning soal kehidupan berdemokrasi. Pesan JK kali ini cukup serius, karena ada kaitan dengan nasib pemerintahan. Menurut JK, kalau demokrasi tak jalan, pemerintahan bisa jatuh.

Pernyataan JK ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, kemarin. Acara yang digelar virtual dan mengangkat tema “Menjaga NKRI Mengkokohkan Demokrasi” itu dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu serta kader PKS seluruh Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Minta Dikritik, Langsung Disamber JK: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?

Awalnya, JK menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun versi survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Hasil yang dicapai itu, membuat demokrasi di Indonesia berada di bawah Timor Leste, negara kecil bekas bagian dari Indonesia.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan, kunci utama berjalannya demokrasi apabila Pemerintah memposisikan hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Demokrasi menurun jika hal-hal objektif tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui,” kata JK.

Padahal, ketika demokrasi tidak jalan, lanjut JK, maka bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Contohnya, Presiden ke-2, Soeharto yang jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun, karena demokrasi yang tidak berjalan baik.

Gagalnya demokrasi di era Soeharto membuat stabilitas politik dan ekonomi akhirnya berantakan. Akhirnya, rakyat bergejolak. “Kita lihat pas Orba, Pemerintah jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

PKS sebagai partai yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berada di luar pemerintahan, lanjut JK, harus mampu menjalankan fungsi check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terlebih, Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada siapapun untuk mengkritik Pemerintah.