Saham Bir Dipersoalkan, Anies Ngotot Jual, Tapi Digagalkan DPRD DKI

Perdebatan mengenai Minuman Keras (Miras) belum reda. Setelah aturan investasi Miras dalam Perpres Nomor 10/2021 dicabut Presiden Jokowi, persoalan kini merembet ke Jakarta. Banyak pihak mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melepas saham Pemprov DKI yang ada di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Desakan itu salah satunya disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto. Dia minta Anies mengikuti langkah tegas Presiden Jokowi yang membatalkan dibolehkannya investasi Miras. “Pak Anies harus tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres investasi Miras,” kata Bambang.

Anies sebenarnya sudah lama ingin melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, penjualan saham bir tersebut merupakan salah satu janji kampanye Anies. Namun, penjualan saham itu tidak bisa dilakukan sepihak. Perlu restu dari DPRD DKI. Sejauh ini, DPRD DKI belum memberikan restu.

Baca Juga: DPRD DKI Ngotot Minta Keluarganya Divaksin, Jawaban Anak Buah Anies Telak Abis...

Untuk itu, Pemprov DKI berencana duduk lagi bersama dengan DPRD guna mendiskusikan penjualan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta. Setelah itu, dia mempersilakan para Dewan untuk mengkaji wacana ini.

"Insya Allah di DPRD nanti tentu akan dilakukan pengkajian. Apakah keinginan dari Pemprov, dari kami untuk menjual saham PT Delta, dimungkinkan atau tidak, ya kita bisa diskusi," ucapnya, kemarin.

Riza memastikan, niat Pemprov DKI untuk menjual saham bir itu sudah bulat. Tinggal menunggu lampu hijau dari DPRD DKI saja. "Teman-teman DPRD silakan dikaji, dipelajari, dibahas, perlu atau tidak dijual. Setelah dijual kan nanti ada pembahasan, kira-kira uangnya mau dipakai buat apa yang lebih bermanfaat," sambungnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini menegaskan, tidak ada yang dirugikan bila saham bir tersebut dijual. Bahkan, jika saham itu dijual ke publik, uangnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih penting. "Umpamanya untuk kepentingan Covid-19, kepentingan pendidikan, kepentingan masyarakat umum, untuk infrastruktur," tutur Riza.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin mengakui, Anies sudah tiga kali melayangkan surat pelepasan saham bir ke Pimpinan DPRD. Untuk itu, dia berharap pimpinan DPRD segera merespons surat Anies itu.