Perkuat Pengawasan, OJK Jalin Kerja Sama dengan Bank Sentral Brunei

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperluas kerjasama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian.

Salah satunya ialah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antar OJK dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD).

MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information dengan AMBD ini telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Managing Director AMBD, Rokiah Badar pada awal tahun ini.

"Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu upaya OJK dalam memperkuat kerjasama antar-otoritas keuangan di Asia Tenggara terutama dalam percepatan implementasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo di Jakarta, Kamis (12/3/2021).

Baca Juga: DP 0 Persen Mobil dan Properti, OJK Minta Perbankan Keluarkan Aturan

Dia menjelaskan, lingkup kerjasama Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan kapasitas; pertukaran informasi dan best practice; pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia dan Brunei; dan bidang kerjasama sektor keuangan lainnya, baik syariah maupun konvensional. 

"Selain itu, peningkatan edukasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen juga menjadi area kerjasama Nota Kesepahaman ini," tambahnya.

Kerjasama antara kedua otoritas ini sejalan dengan salah satu semangat berdirinya ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. 

AMBD adalah badan hukum yang berperan sebagai bank sentral Brunei Darussalam. AMBD melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan serta pengelolaan uang. AMBD didirikan pada 1 Januari 2011, berdasarkan the AMBD Order.