Peran Penting Perpustakaan Dampingi Masyarakat Desa Bangkitkan Ekonomi selama Pandemi

Perpustakaan turut berperan memberdayakan ekonomi masyarakat untuk bangkit dalam masa pandemi Covid-19. Perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi pusat pemberdayaan bisa menjadi solusi dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya di desa.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan melalui buku-buku ilmu terapan yang ada di perpustakaan, masyarakat pedesaan dibekali keterampilan yang bisa menjadi upaya awal untuk membangun wirausaha. Selain menggunakan buku, masyarakat juga didampingi dan dimotivasi oleh pustakawan dan tenaga profesional untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.

Baca Juga: Pelayanan Publik Perpusnas Raih Predikat 'Sangat Baik' dari Kemenpan-RB

“Bagaimana meyakinkan bahwa kita harus mau berubah, mau bekerja keras untuk mau berubah, dengan buku-buku ilmu terapan yang bisa didapatkan.  Bagaimana kita dampingi, kita motivasi, sampai akhirnya dia bisa yakin bahwa saya sudah bisa jalan dengan segala keterbatasan,” jelasnya dalam sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema ‘Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi’ yang diselenggarakan Perpusnas secara daring pada Senin (15/3/2021).

Syarif menegaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Karenanya, peran negara sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar orang membaca. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekonomi menjadi kendala sosial masyarakat. Regulasi agar bahan bacaan merata ke seluruh Indonesia juga mesti diperhatikan.

Buku cetak dinilai masih dibutuhkan masyarakat pedesaan mengingat kondisi jaringan internet yang belum merata. Karenanya, dibutuhkan dukungan dari stakeholder agar memastikan buku cetak dengan konten ilmu terapan bisa terus diterbitkan dan didistribusikan untuk masyarakat pedesaan. “Standar UNESCO, target kita minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun, sehingga dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku yang beredar di masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan dukungan berupa regulasi yang terkait dengan perpustakaan daerah.

Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan literasi merupakan komponen esensial dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa pada revolusi industri 4.0. Pada era ini, terjadi transformasi digital yang membawa dampak pada perubahan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan sejumlah kajian disebutkan, sebanyak 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi dan 30 persen profesi digantikan oleh mesin canggih.

“Kecakapan literasi akan menjadi salah satu indikator penting bagi para pemberi kerja dalam merekrut pekerja. Pencari kerja dengan kecakapan literasi akan dengan mudah beradaptasi dan mampu mengadopsi baik itu alat, proses, prosedur, dan cara kerja baru,” jelasnya.