Penyidik KPK menyusun barang bukti uang yang disita dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). KPK menemukan barang bukti suap sebanyak Rp2,798 miliar dari total Rp2,8 miliar kepada Adriatma Dwi Putra dan Asrun dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang suap tersebut diduga akan digunakan untuk keperluan biaya politik pemilihan kepala daerah. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Wali Kota Depok, Mohammad Idris angkat bicara soal dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
Idris mendukung penuh upaya pengusutan kasus tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu Idris juga meminta semua pihak bersikap kooperatif agar kebenaran dapat terungkap.
"Kami juga meminta semua pihak yang terkait untuk bersikap kooperatif pada upaya mencari kebenaran dan kejelasan dalam kasus ini,” tegasnya.
Idris sudah memerintahkan Inspektorat untuk mendalami permasalahan ini. Dari hasil koordinasi Inspektorat Kota Depok dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disepakati bahwa Irjen Kemendagri akan menangani dan melakukan pemeriksaan atas informasi dugaan korupsi tersebut.
"Atas nama Pemkot Depok, kami menyampaikan bahwa menurut laporan dari jajaran kami, hingga hari ini tidak ada surat peringatan (SP) apapun yang dikeluarkan terhadap sdr S sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik. Jika yang bersangkutan merasa dikirimi SP atau diintimidasi, silakan dilaporkan pada saya secara langsung siapa yang memberikan SP dan mengintimidasi. Saya jamin keamanan yang bersangkutan,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
