Kacau Balaunya TWK Pegawai KPK: Rasis, Merendahkan Perempuan, dan Melanggar HAM

Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gusdurian menilai seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid lewat pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK," kata Alissa.

Dalam kesempatan itu, Jaringan GUSDURian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujar Jaringan GUSDURian dalam poin pertama pernyataan sikapnya.

Oleh karena itu, pada poin ketiga pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

"Kami meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.

Tidak hanya itu Jaringan GUSDURian juga meminta Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengembalikan independensi KPK.

Terakhir, Jaringan GUSDURian mengajak seluruh masyarakat mengawal upaya pemberantasan korupsi dan independensi KPK dari pelemahan-pelemahan berupa narasi dan stigma negatif.

Jaringan GUSDURian merupakan wadah kolektif individu, komunitas/forum lokal, dan organisasi yang terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Presiden RI Keempat K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.