PDIP Sulit Andalkan Nama Baru, Pengamat: Ganjar Pranowo Kader Menonjol

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergantung pada kader yang telah dikenal publik selama ini untuk bertarung di Pilpres 2024. Sulit bagi PDIP untuk mengorbit kader baru hingga mencapai tingkat elektabilitas yang diinginkan.

Direktur Indo Barometer, M Qodari, menilai jika Ganjar Pranowo merupakan kader menonjol. Walau ada konflik internal yang ingin menjegalnya, PDIP diminta menyadari potensi Ganjar.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Lewat, Puan Maharani Ternyata Lebih Potensial Diusung PDIP untuk Nyapres

"Menurut saya agak sulit mengharapkan muncul nama baru karena perlu panggung yang strategis," kata Qodari dalam keterangan kepada wartawan, Senin (24/5).

Qodari menjelaskan, panggung strategis untuk mengorbit kader bisa dengan menduduki kursi kepala daerah atau menteri. Dia merinci lagi kepala daerah yang berpeluang punya elektabilitas tinggi hanya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"PDIP pandangannya kalau bicara kepala daerah mungkin bisa ke Emil (Ridwan Kamil) atau Khofifah. Anies juga bisa walau sulit kemungkinannya," ujar Qodari.

Untuk posisi menteri, Qodari menganggap, kini agak berat memiliki elektabilitas tinggi. Sang menteri, menurut Qodari, mesti rajin menebar citra positif ke seantero Indonesia bila ingin mendapat elektabilitas memadai.

"Tanpa tutup peluang itu, ada mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma (Mensos) dan Menteri PDIP lainnya. Tapi, tidak mudah karena untuk bangun popularitas di Indonesia yang begitu luas itu susah," ucap Qodari.

Di sisi lain, Qodari mengamati, PDIP akan mencalonkan Puan Maharani di Pilpres 2024. Bila tidak sebagai Capres, Puan bisa dikatrol sebagai Cawapres. Pilihan ini, kata Qodari, akan diambil PDIP jika menjegal pencalonan Ganjar.

"Kalau bicara capres yang konsisten di 4 besar itu Jokowi, Prabowo, Anies, dan Ganjar kalau ada pertanyaan terbuka. Dengan kondisi ini, pilihannya bagi PDIP mungkin ya mbak Puan sebagai wakilnya pak Prabowo atau kembali dukung Jokowi untuk 3 periode walau tantangannya amandemen UUD 1945," ucap Qodari.