Innalillahi... Orang Sayap Kanan Prancis Bungkam Muslim-muslim yang Pro-Palestina

Pemerintah Prancis dengan cepat melarang pawai pro-Palestina. Menurut Presiden Emmanuel Macron, pawai dan aksi protes yang mendukung Palestina dianggap sebagai gangguan ketertiban umum.

Protes itu, kata dia, dapat merugikan kepentingan Israel. Sementara itu, penyelenggara demonstran pro-Palestina mengutuk upaya pemerintah membungkam hak-hak mereka.

Baca Juga: Soal Etnis Tutsi di Rwanda, Prancis Minta Maaf dan Akui Lakukan Genosida

Bagaimanapun, bagi Muslim Prancis, dengan melakukan aksi protes juga termasuk mengungkapkan realitas.

“Prancis adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia di mana protes yang mendukung Palestina dilarang,” kata Pembela Hak Asasi Manusia, Elias d'Imzalene.

Larangan protes itu mengikuti arahan Macron yang berusaha membungkam suara Muslim di Prancis. Awal tahun ini, Macron mendorong Piagam Imam, prinsip yang akan mendefinisikan Islam di Prancis. Dalam piagam tersebut tercantum aturan yang mengatur pembicaraan Muslim di masjid.

“Para imam dan masjid harus menandatangani Piagam Imam yang ditulis oleh Pemerintah Prancis,” ujar dia.

D'Imzalene menambahkan kegagalan melakukannya dapat mengakibatkan masjid mereka ditutup dan jamaah ditinggalkan tanpa tempat ibadah. Piagam Imam menghentikan Muslim di masjid untuk membahas Islamofobia atau masalah internasional yang dianggap oleh pemerintah Prancis sebagai tanda ekstremisme.

“Tujuan dari tindakan tersebut adalah menciptakan keadaan pengecualian terhadap Muslim yang tinggal di Prancis dengan membatasi hak sipil dan politik serta hak untuk mengekspresikan agama,” tambah dia.

Bagi Muslim di Prancis yang menyaksikan para pemimpin politik mereka mendukung Israel dalam pengebomannya di Gaza adalah standar ganda yang menyakitkan. Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis mengatakan kepada otoritas lokal dan pasukan keamanan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi menghentikan pawai pro-Palestina.

Pada saat yang sama, para politikus Prancis sibuk mendukung Israel, tapi di dalam negeri mereka menuntut umat Islam di masjid untuk tidak membicarakan masalah kebijakan luar negeri atau memprotesnya.

Aktivis antirasialisme Marwan Muhammad mengatakan Piagam Imam yang ditolak secara besar-besaran adalah salah satu pilar penting dari upaya yang lebih luas untuk membungkam umat Islam. Pemerintah Macron telah menyerang Muhammad karena menantang kebijakan anti-Muslimnya.

“Idenya di sini adalah membungkam para pemimpin Muslim secara politis dan mengontrol opini Muslim,” kata Muhammad, dilansir TRT World, Jumat (28/5/2021).

Sementara itu, pemerintah dan kelompok lain tidak segan-segan berpihak pada penindas minoritas ini dengan mendukung mereka secara politik atau menjual senjata kepada mereka. Pendirian ganda ini hanya berlaku bagi umat Islam.

Jika Muslim di negara lain dapat melakukan aksi unjuk rasa pro-Palestina dengan tertib, Muslim di Prancis harus menghadapi polisi yang mengarahkan gas air mata kepada para demonstran. Padahal massa sudah melakukan aksi tersebut dengan tertib dan damai.

“Ini adalah paradoks Prancis. Pembatasan tidak hanya untuk Muslim, tapi setiap orang yang berbicara mendukung Palestina akan menjadi sasaran,” ucap dia.

Perwira militer mengancam pemerintah dengan perang saudara jika berurusan dengan Muslim. Dengan jajak pendapatnya yang anjlok, ini membuat Macron melarang protes pro-Palestina dan menjadi sinyal bagi sayap kanan bahwa pemerintahnya bersedia untuk menghalangi.

“Dampaknya secara politis menghancurkan di Prancis. Kami sekarang memiliki pemerintahan yang mematuhi dan melaksanakan agenda yang didiktekan oleh sayap kanan,” kata dia.