Mengintip Postur Kabinet Jokowi-JK

WE Online, Jakarta- Bagaimana postur kabinet pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatang? Ini menjadi pertanyaan publik terutama para elite yang terkait langsung dengan pemerintahan.

Tim Transisi yang mendapat amanah untuk melakukan kajian postur dan formasi kabinet berusaha merumuskan beberapa opsi dan sampai saat ini masih dalam kajian.

Ada beberapa opsi yang diwacanakan oleh Tim Transisi yakni opsi perampingan kementerian dari 34 kementerian menjadi sekitar 20 kementerian, 27 kementerian, atau tetap 34 kementerian.

Namun, opsi perampingan kabinet mendapat banyak respons dari publik baik yang setuju maupun tidak setuju dengan masing-masing argumentasi.

Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, juga beberapa kali berdialog dengan Tim Transisi untuk mengkomunikasi postur dan formasi kabinet.

Hingga Selasa (2/9), Tim Transisi sudah menyelesaikan kajian satu opsi postur kabinet kabinet yakni dengan 34 kementerian dan telah dikomunikasikan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, tampaknya sepakat pada kabinet dengan 34 kementerian, dengan pertimbangan Indonesia adalah negara besar berdasarkan luas geografis dan jumlah penduduk, sehingga perlu dikelola oleh banyak orang.

Presiden terpilih, Joko Widodo mengatakan kabinet dengan 34 kementerian adalah salah satu opsi yang telah dikaji oleh Tim Transisi dan masih ada dua opsi lainnya yang segera akan diselesaikan.

Menurut Jokowi, panggilan Joko Widodo, kabinet dengan 34 kementerian ini, meskipun jumlah kementeriannya sama tapi kementerian yang digabungkan dan dipisah.

Jumlah 34 kementerian ini sesuai dengan amanah UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengamanahkan kementerian dalam kabinet paling banyak adalah 34 kementerian.

Meskipun, jumlah menteri pada kabinet mendatang tetap mengarah pada 34 kementerian, tapi sampai saat ini dua opsi lainnya masih dalam kajian tim transisi.

Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, di Jakarta, Kamis (4/9), menjelaskan, kabinet dengan 34 kementerian adalah salah satu opsi dari kajian yang telah diselesaikan oleh Tim Transisi.

Dalam kajian tersebut, menurut Andi, Tim Transisi mengusulkan ada tiga kementerian yang digabungkan sehingga ada kementerian baru yakni Kementerian Kependudukan, Kementerian Agraria, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, sebanyak 19 kementerian yang ada saat ini akan tetap dipertahankan, serta selebihnya ada yang digabungkan dan dipisah, misalnya Kementerian Pendidikan dipisah menjadi dua yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.

Sementara itu, Kementerian Kedaulatan Pangan merupakan gabungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Perkebunan.

Tim Transisi juga telah memperhitungkan birokrasi pendukung kementerian, meskipun ada sekitar 15 kementerian yang akan digabungkan atau dipisah, sehingga seluruh pegawainya tetap akan berapa pada tugasnya masing-masing.

"Opsi kabinet dengan 34 kementerian ini, britojrasi pendukung tetap berjalan dengan baik, tida ada pengangguran," katanya.

Dalam kajian tersebut, kata Andi, Tim Transisi tetap menggunakan fasilitas infrastruktur fisik dan kepegawaian yang telah tersedia saat ini.

Sebelumnya, Tim Transisi juga melakukan melakukan kajian untuk perampingan kabinet dengan struktur 27 kementerian.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang, mengarah pada kabinet dengan 34 kementerian.

Pertimbangannya, kata dia, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan segera bekerja setelah dilantik, pada 20 Oktober mendatang, dan setelah pembentukan kabinet.

Wacana yang muncul dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menurut Basarah, dengan 34 kementerian relatif tidak ada perubahan birokrasi sehingga bisa langsung bekerja.

"Perubahan yang akan dilakukan pada pemerintahan mendatang, bukan pada jumlah kementerian tapi pada kinerja dan koordinasi antarkementerian," katanya.

Basarah menilai, jika mencermati kementerian pada pemerintaha sebelumnya banyak yang sangat terpelajar tapi koordinasi di antara kementerian masih buruk.

"Ini merupakan salah satu hal yang dievaluasi dan akan diperbaiki pada pemerintahan mendatang," katanya.

Menteri Kabinet Ahmad Basarah menegaskan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang, lebih mengutamakan peningkatan kinerja dan koordinasi antarkementerian.

Hal ini, tentu saja, diperlukan menteri yang mampu mengelola kementerian sehingga berkinerja baik serta koordinasi dengan kementerian lainnya juga baik.

Lalu, siapa dan bagaimana kriteria yang cocok menjadi menteri kabinet? Presiden terpilih Joko Widodo sejak awal menegaskan, bahwa koalisi partai-partai politik pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, adalah koalisi tanpa syarat.

Komitmen partai-partai pengusungnya adalah untuk membangun Indonesia, bukan melakukan transaksi, yakni jika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih, kemudian mendapat berapa kursi menteri.

Basarah menegaskan, partai-partai pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada 22 Juli 2014 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus, partai-partai pengusung belum akan mendapat berapa kursi menteri.

Menurut Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal, ada tiga kriteria utama calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni kompetensi, integritas, dan berani bersikap.

Ketiga kriteria tersebut, kata dia, tidak hanya dimiliki oleh para profesional tapi juga para politisi yang profesional.

"Apakah profesional atau politisi, yang utama bukan siapa orangnya atau apa jabatannya, tapi memiliki tiga kriteria tersebut," katanya.

Ahmad Basarah menambahkan calon menteri kabinet yang akan mengisi kabinet pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang, adalah figur yang profesional, memiliki integrigas, dapat bekerja, serta bekerja sama.

Faktor lainnya, kata dia, menteri kabinet mendatang, juga harus fokus pada tugasnya membantu pemerintahan sesuai dengan bidang di kemeteriannya.

Anggota Komisi I DPR RI melihat, figur profesional itu tidak hanya dari kalangan akademisi dan praktisi, tapi di paryai politik juga banyak figur profesional.

Ia menegaskan pengisian menteri kabinet mendatang, bukan didasarkan partai pengusung mendapat berapa kursi menteri, tapi didasarkan pada persoalan dan tantangan apa yang dihadapi suatu kementerian, kemudian dicari siapa figur yang dapat mengatasi persoalan dan tantangan tersebut.

Di sisi, harapan para kader, relawan, dan masyarakat terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga sangat besar.

Bahkan, ada kader dan relawan yang sampai membuka situs di internet untuk memunculkan nama-nama sejumlah figur sebagai bakal calon menteri, di antaranya adalah kabinet usulan rakyat (Kaur) serta ada juga yang melakukan polling nama-nama tersebut untuk mendapat "vote" dari masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PDPI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan, nama-nama figur yang muncul sebagai calon menteri itu adalah aspirasi masyarakat.

Namun, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, baru akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. (Ant)