Pejabat Negara Kirim Pesan ke Rizal Ramli, Salah Kaprah Pak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyayangkan sikap seorang pejabat negara yang mengirimkan pesan kepada mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli.

“Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk di balik kritik yang disampaikan Rizal Ramli,” paparnya kepada GenPI.co, Minggu (18/7).

Baca Juga: Rizal Ramli Blak-blakan: Pemerintah Jokowi Gagal...

Sebelumnya, Rizal Ramli mengaku mendapat pesan dari seorang pejabat tinggi negara.

Salah satu pesannya, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk tanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

“Tuduhan tersebut mengindikasikan, pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli,” kata Jamiluddin.

Dosen Universitas Esa Unggul itu justru menilai sang pejabat tinggi negara itu menanggapi di luar substansi kritik.

“Seperti tuduhan tanam dulu birahi politik Anda,” ucapnya.

Menurut Jamiluddin, jika kritik direspons dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengeritik.

“Cara merespons kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif,” kata Jamiluddin.

“Kritik kerap dibalas dengn menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana,” imbuhnya.

Padahal kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta menegaskan bahwa, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik.

“Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi,” tutupnya.