Puan Maharani Dinilai Dengarkan Rakyat

Ketua DPR, Puan Maharani, menolak rencana penyediaan hotel untuk pasien COVID-19 yang sehari-hari bekerja di DPR. Atas sikapnya itu, Puan dinilai sudah mendengarkan aspirasi rakyat.

“Kalau dilihat memang sepertinya rencana itu tidak dikonsultasikan dulu ke pimpinan DPR. Makanya begitu keluar dan diprotes publik, Ketua DPR segera menghentikannya. Ini bagus karena memenuhi harapan publik,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, saat dihubungi wartawan, Jumat, 30 Juli 2021.

Baca Juga: Top! Puan Maharani Balas Air Tuba dengan Air Susu

Adi menilai keputusan Puan tersebut tidak terlambat. Alasannya karena penyediaan hotel bintang tiga untuk anggota DPR dan karyawan lembaga tersebut baru sebatas rencana.

“Meskipun belum terlaksana, tapi ini sudah menjadi polemik. Jadi pernyataan Puan ini bagus untuk meredakan polemik agar kita semua fokus dalam penanganan pandemi,” kata pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Adi mengatakan sensitivitas DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus melampaui segala aturan yang ada. Artinya, andaipun ada kebiajakan DPR yang sudah sesuai aturan, tapi kalau tidak sensitif maka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili.

“Jadi sensitivitas terhadap nasib rakyat di kala pandemi itu norma yang lebih tinggi dari aturan yang ada. DPR sebagai wakil rakyat harusnya bisa lebih sensitif,” katanya.

Dia berharap pernyataan Ketua DPR ini bisa memulihkan kepercayaan rakyat kembali. Selain itu, dia juga berharap Ketua DPR beserta pimpinan lain lebih cermat dan hati-hati mengawasi kerja jajarannya dalam pengambilan kebijakan internal di masa-masa pandemi ini.

“Setiap kebijakan internal, kesekjenan atau kerumahtanggaan dan sebagainya, pimpinan DPR harus tahu lebih dahulu. Karena kalau sudah menjadi polemik, pimpinan DPR yang akan mendapat kritik publik, dan akhirnya dirugikan citranya,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien COVID-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Menurutnya, fasilitas tersebut belum diperlukan.