Ingat! OJK Bakal Tindak Tegas Leasing yang Debt Collector-nya Serampangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menindak tegas perusahaan pembiayaan (multifinance/ leasing) yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

"Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki Serti?kat Profesi dan mengikuti peraturan perundang-undangan dalam proses penagihan kepada nasabah," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangannya belum lama ini di Jakarta. Baca Juga: OJK Buka Peluang untuk Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Di sisi lain, lanjut dia, debitur agar memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan 

“penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.

Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen, diantaranya kartu identitas, surat tugas dari Perusahaan Pembiayaan, sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, Bukti dokumen debitur wanprestas, dan salinan sertifikat jaminan Fidusia. Baca Juga: OJK: Sektor Keuangan Stabil di Semester I 2021, Kredit Perbankan Mulai Bergairah

"Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya dispute," jelas Sekar.

Selanjutnya, dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal.

"Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector maupun Perusahaan Pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat," tutup Sekar.