Luhut Hapus Indikator Kematian, PKS Endus Akal-akalan Pemerintah Tutupi Sengkarut Kasus Covid-19

Keputusan pemerintah yang mengeluarkan atau menghapus data angka kematian dari indikator evaluasi pemberlakuan PPKM diduga untuk menutupi masalah data penularan kasus Covid-19 yang carut-marut. Kecurigaan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta. 

Dia pun meragukan jika alasan pemerintah menghapus angka kematian di indikator evaluasi penerapan PPKM berdasarkan pandangan ahli. 

"Saya ragu ini adalah saran ahli. Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi," kata Sukamta, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga: Bareng Budi Gunadi & Agus Gumiwang, Luhut Pandjaitan: Paragon Layak Dijadikan Contoh Disiplin Prokes

Menurutya, keputusan tersebut sama saja dengan memperkuat ramainya hoaks soal covid-19 di tengah masyarakat. Bahkan Sukamta menaruh curiga jika masih ada sebagian pejabat pemerintah yang masih menganggap Covid-19 sebagai konspirasi terkait keputusan untuk menghapus data kematian Covid-19.

"Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah. Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid," kata dia.

"Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganan pandemi," imbuh Sukamta. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini menyarankan kepada pemerintah untuk segara memperbaiki data covid bukan justru menghapus salah satu indikator.

Menurutnya, angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan.

"Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid," tandasnya.