Pak Luhut, Tegur Presiden Jokowi Dong! Eh Tapi Mana Berani Pak Luhut

Aksi bagi-bagi sembako Presiden Joko Widodo di terminal Grogol, Jakarta Barat yang memicu kerumunan terus menuai kritik sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Syahrial mempertanyakan maksud Jokowi membagi-bagikan secara langsung bantuan sosial atau sembako kepada masyarakat di lapangan. Menurutnya, presiden tak perlu repot-repot turun lantaran sifatnya terlalu teknis. Baca Juga: Bertengger ‘Jokowi 404 Not Found’, Ocehan Netizen Menusuk! Katanya Sederhana, Kok Berasa Otoriter?

"Apa motivasinya presiden bagi-bagi bansos hingga menciptakan kerumunan? Jika ingin membantu meringankan rakyat, artinya beliau tidak percaya dengan kinerja anak buahnya. Itukan sangat teknis, tidak harus dilakukan langsung oleh seorang presiden," kata Syahrial saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).  Baca Juga: Mendadak Rocky Gerung Puji Jokowi Lihai Bermanuver, sampai Bongkar Hubungan Mega dan Luhut

Syahrial menilai ada diskriminasi hukum jika pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Jokowi tidak ditindak. Ia mengatakan, seharusnya Menko Marves RI sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar bisa menindak perangkat penyelenggara aksi tersebut.

"Ada diskriminasi terhadap penegakan pelanggaran aturan. Mestinya, Koordinasi PPKM Pak Luhut memperingatkan dan menindak pihak-pihak yang memfasilitasi acara presiden tersebut," ujarnya.

Bahkan, kata dia, Luhut perlu menegur Jokowi usai aksi bagi-bagi sembakonya tersebut justru menimbulkan kerumunan. Namun, ia tak yakin Luhut akan melakukan hal tersebut.

"Ya kalau mau menegakkan aturan tanpa diskriminatif (menegur Jokowi), terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran. Tapi, mana berani Pak Luhut," tuturnya.