Orang Papua Diminta Tak Rayakan HUT ke-76 RI, Benny Wenda: Bukan Kemerdekaan Kita...

Rakyat Papua diminta untuk tidak merayakan HUT RI ke-76 yang jatuh pada Selasa (17/8/2021). Hal ini disampaikan oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda.

Benny Wenda mengatakan, seruan untuk tidak ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bagi orang Papua ini berlaku bagi semua orang Papua, baik di tanah nenek moyang, Indonesia, dan negara-negara lain.

Baca Juga: HUT Ke-76 RI, PDIP Jabar Peduli Tenaga Kesehatan

"Saya menyerukan kepada semua rakyat saya di Papua Barat, di pengasingan, di kamp pengungsi, di mana pun anda berada, jangan merayakan hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus," ujar Benny Wenda yang mendeklarasikan sebagai Presiden Sementara Papua Barat itu disadur dari Asia Pacific Report, Selasa (17/8/2021).

Benny yang mendapat suaka politik di Oxford, Inggris ini menyebut, 17 Agustus tidak patut dirayakan karena bukan hari kemerdekaan rakyat Papua.

"Ini bukan hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kita adalah 1 Desember 1961, sebuah kemerdekaan dan kedaulatan direnggut dari kita oleh militer Indonesia," ujarnya.

"Kami memiliki konstitusi sendiri, pemerintahan sementara sendiri, presiden sementara kami sendiri," sambungnya.

Ia juga mengklaim banyak tentara yang mencoba memaksa orang Papua Barat untuk mengibarkan bendera Indonesia.

"Kami tidak ingin merayakan bendera Anda di Papua Barat," ujarnya.

"Atas nama bendera Indonesia, banyak orang saya yang terbunuh. Indonesia harus menghormati hak kami. Anda tidak bisa memaksa orang-orang saya untuk mengibarkan bendera Anda," lanjutnya.

Benny Wenda mengatakan, warga Papua Barat tidak boleh merayakan HUT RI dan justru harus mengadakan doa dan bekabung.

"Karena krisis covid ini, kita harus tinggal di rumah. Jika Anda dapat mengadakan doa di desa, lakukanlah, tetapi ingat bahwa covid-19 adalah pembunuh. Kita harus aman," jelasnya.

Benny Wenda juga meminta pemerintah Indonesia untuk meluruskan sejarah dengan membebaskan semua tahanan politik Papua.