Percepat Pemulihan Ekonomi, HIMBARA Komitmen jadi Mitra Strategis Pemerintah

Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara terus berkomitmen untuk mendukung berbagai program yang digulirkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Berbagai program tersebut di antaranya, restrukturisasi kredit, penyaluran bantuan sosial (bansos), penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pekerja, Banpres Usaha Mikro (BPUM) dan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dengan adanya berbagai stimulus dan bantuan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi semakin meningkatkan optimisme Himbara untuk dapat terus mencatatkan kinerja positif dalam menghadapi semester II tahun 2021. Baca Juga: HIMBARA Perkuat Sinergi Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Optimisme tersebut juga semakin diperkuat dari kinerja bank Himbara pada paruh pertama tahun ini, hingga akhir kuartal II 2021 tercatat HIMBARA berhasil menyalurkan kredit senilai Rp. 2.552,91 triliun atau tumbuh 5,4% year on year serta berhasil menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp. 2.948.78 triliun atau tumbuh 8,7 persen yoy. Sementara itu aset HIMBARA tercatat sebesar Rp. 3.904,30 triliun atau tumbuh 7,7 persen yoy.

Ketua HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa secara umum, dapat terlihat seluruh kebijakan dan stimulus pemerintah termasuk bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q2 2021 yang tumbuh 7,07 persen yoy.

“Oleh karenanya kami berkomitmen akan terus mendukung berbagai program pemerintah agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut,” ujar Sunarso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Secara umum, hingga akhir Juli 2021 HIMBARA telah melakukan penyaluran program pemerintah Sembako, PKH dan BPUM kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan / pelaku UMKM dengan total nominal Rp. 37,8 triliun. 

Apabila dirinci, HIMBARA telah menyalurkan program sembako senilai Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp. 17,2 triliun kepada 10,4 juta penerima dan BPUM senilai Rp 11,6 triliun kepada 9,6 juta pelaku UMKM.