Jaga Uang Rakyat, Fraksi PKS Ajukan Minderheids Nota Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020

Fraksi PKS DPR RI menggelar konferensi pers menyikapi Pembahasan RUU Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020 (Senin, 6/9) yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan didampingi Ecky Awal Mucharram (Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekku/Anggota Banggar), Sukamta (Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam), Anis Byarwati (Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan/Pimpinan BAKN), dan Suryadi (Wakil Sekretaris Fraksi PKS).

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS menjelaskan sikap dan mengajukan mengajukan nota keberatan atau minderheids nota yang berisi 28 catatan kritis dan tajam atas kinerja anggaran pemerintah tahun 2020. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan sebenarnya Fraksi PKS bisa menolak laporan APBN 2020 tapi demi kemaslahatan yang lebih besar Fraksi PKS mengajukan nota keberatan.

"PKS memberikan minderheids nota berisi 28 catatan kritis, tajam, dan mendasar. Kami meminta agar seluruh catatan kritis PKS diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan," kata Jazuli dalam acara tersebut, Senin (6/9/2021).

"Kenapa kami sangat kritis karena di masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR tapi juga Perppu yang diteken Presiden dan kami tolak dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat," ungkap Jazuli.