Serius Gebuk China di Laut China Selatan, Amerika bakal Hadirkan Armadanya di Pasifik

Perselisihan baru-baru ini antara Angkatan Laut AS dan militer China di Laut China Selatan hanyalah yang terbaru dari serangkaian insiden yang menyoroti pertanyaan mendasar bagi operasi AS di perairan yang diperebutkan: Berapa lama status quo dapat dipertahankan, dan untuk apa?

Jawabannya, menurut seorang anggota parlemen AS dan analis yang berbicara kepada Breaking Defense, adalah agar Angkatan Laut melihat melampaui status quo sama sekali ke permainan panjang dengan meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan dan siap untuk melawan pasukan milisi jika pemerintah China menjadi lebih agresif terhadap kapal AS dan sekutu, secara kreatif, jika perlu.

Baca Juga: Diperingatkan Lagi, Wang Yi: Vietnam Wajib Jauhi Tindakan Sepihak Laut China Selatan

“Ini adalah masalah yang sangat serius yang perlu kita pendekatan secara agresif dalam arti bahwa kita harus bereaksi balik dan menunjukkan bahwa kita [AS atau sekutunya] tidak akan … menerima China atau negara lain yang membuat klaim maritim yang tidak berdasar,” Elaine Luria, Anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR, mengatakan kepada Breaking Defense dalam sebuah wawancara hari ini.

AS perlu mempertahankan “kehadiran dan kehadiran yang berkelanjutan dan disengaja di Pasifik,” kata Luria, yang adalah seorang perwira Angkatan Laut sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“AS masuk secara sporadis [dan] keluar … tapi itu transit dari titik A ke titik B dan itu bukan kehadiran yang terus-menerus,” katanya.

Brent Sadler, seorang rekan di Heritage Foundation, setuju.

“Permainan akhir dari kebebasan operasi navigasi dan kehadiran ke depan adalah keadaan penerimaan kehadiran AS di mana hukum internasional dan preseden angkatan laut adat memungkinkan –jadi itu bukan tujuan yang dicapai melainkan kondisi,” kata Sadler.

“Kami perlu menjaga kehadiran yang stabil dan [kebebasan operasi navigasi] rutin di Asia Timur untuk jangka panjang,” imbuh dia.

Dalam insiden terbaru, Benfold Angkatan Laut (DDG-65) sedang transit di dekat Kepulauan Spratly di perairan yang menurut Angkatan Laut tidak ada negara yang berhak mengklaim sebagai wilayahnya di bawah hukum internasional.

Setelah transit, Tentara Pembebasan Rakyat China mengklaim telah mengusir kapal perang AS dan menegur Washington karena mengancam “kedaulatan dan keamanan nasional” China. Angkatan Laut AS menindaklanjuti dengan pernyataannya sendiri, membantah anggapan bahwa kapalnya diusir dan menekankan bahwa klaim teritorial China tidak berdasar.

“Pernyataan PLA(N) adalah yang terbaru dari serangkaian panjang tindakan [Republik Rakyat China] untuk salah menggambarkan operasi maritim AS yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah dengan mengorbankan tetangganya di Asia Tenggara di China Selatan. Laut,” menurut pernyataan 8 September dari Armada ke-7 AS.

Sekarang, ada alasan untuk percaya bahwa perselisihan publik ini dapat meningkat dalam kecepatan dan intensitas: Pemerintah China baru-baru ini dilaporkan mengesahkan undang-undang, efektif 1 September, yang mengharuskan kapal laut yang transit di laut teritorialnya untuk melaporkan aspek lintas mereka, seperti yang terakhir dan lain kali mereka akan melakukan port of call.

Sementara itu, Angkatan Laut terus bereksperimen dan menggembar-gemborkan konsep operasi perdananya yang dikenal sebagai operasi maritim terdistribusi.