2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Eh Senior PKS Singgung Kasus Pelanggaran Hukum, Banyak Banget Katanya!

Kemudian mengenai reformasi birokrasi, menurutnya, reformasi birokrasi yang belakangan ramai peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN. Untuk itu Mardani mengingatkan pemerintah untuk selalu berhati-hati.

"Contoh terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak @jokowi malah menambah pos Wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi," terangnya.

Selain itu, Mardani juga minyinggung mengenai pembubaran lembaga dan badan akan berhasil dikaji dengan saksama, misalnya menggabungkan lembaga yang sejenis.

"Tetapi yang terpenting, bagaimana para ASN atau pegawainya perlu dijaga haknya, ditingkatkan kapasitasnya. Kalau dia mau pindah diberikan keterampilan. Jangan sampai terlunta-lunta," jelasnya.

Lalu terkait kinerja penegakan hukum yang melemah, tambah Mardani, Kepuasan publik menurun dari 65,6 persen (April) menjadi 59,4 persen (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021.

"Beberapa waktu terakhir kekecewaan publik pun dituangkan melalui cuitan #PercumaLaporPolisi di media sosial," sebutnya.