Kominfo Nilai Perlu Membangunan Sistem Monitoring Isu Publik yang Terintegrasi.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama mengungkapkan perlunya membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama dalam rangka merespon isu publik yang berkembang di masyarakat. 

“Tantangan ke depan kita bekerja dengan tim, yakni monitoring isu publik yang sifatnya prediktif, tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit, tapi challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yan bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang satu,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat. 

Baca Juga: Kominfo dan MUI Dorong Strategi dan Inovasi Pembelajaran Untuk Bangkit dari Pandemi

Hasyim Gautama mengatakan bahwa tugas monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan, karena menyangkut kestabilan bagaimana kita memantau serta merespon isu-isu yang ada. Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga kita perlu kehati-hatian. 

“Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya”, kata Hasyim.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 21-22 Oktober 2021 secara luring dan daring yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting. Bimtek monitoring isu publik ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Kegiatan dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Dr. Hasyim Gautama. Narasumber yang hadir pada hari pertama adalah Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Amy dan Praktisi Komunikasi, Dr. Emilia Bassar. Sedangkan, Akademisi Komunikasi, Ahmed Kurnia dan Praktisi Analisis Media Sosial, Ismail Fahmi hadir menjadi narasumber pada hari kedua.

Baca Juga: Kominfo Dukung Digitalisasi UMKM di Majelis Taklim Muslimat NU

Senada dengan Hasyim Gautama, Najamuddin Amy juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

“Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust”, jelas Najamuddin.

Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menambahkan jika monitoring isu penting untuk dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.

“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu dalam pelaksanaannya melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset dan rekomendasi”, kata Emilia.

Baca Juga: Dukung Transformasi Digital ASEAN, Menkominfo: Indonesia Tekankan 4 Pandangan

Di hari kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan yang diberikan oleh Ahmed Kurnia yang mengatakan bahwa monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan atas sebuah isu tertentu. Pengukurannya dilakukan sebagaimana kecenderungan, pola, sentimen dan tren suatu isu tertentu dalam sebuah lembaga atau institusi.

“Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik dan jika kesenjangan itu terus membesar maka akan memicu konflik atau krisis”, jelas Ahmed.

Sesi terakhir pada Bimtek ditutup oleh pemaparan mengenai Analisis Isu Publik di Media Sosial yang diisi oleh Ismail Fahmi yang mengatakan bahwa, ketika membaca sebuah berita kita harus melihat rekomendasinya dan analisis terlebih dahulu, hal ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah riset dan analisis data.

“Publik sekarang ini menyampaikan berita secara real time, tanpa diminta pasti langsung share khususnya di media sosial. Kelebihannya untuk kita adalah tanpa perlu survei dan tanya terlebih dahulu, kita bisa menangkap langsung apa yang disampaikan. Sementara kekurangannya adalah ketika itu sesuatu yang negatif, maka akan cepat viral. Untuk itu dibutuhkannya rekomendasi dan survei media terpercaya agar kita bisa mendapatkan sebuah berita yang valid,” jelas Ismail.