Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BI Dukung Penyaluran Bantuan Pemerintah secara Nontunai

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Bank Indonesia (BI) sangat menyambut baik penyaluran bantuan pemerintah yang dilakukan secara nontunai seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas saat menanggapi peresmian peluncuran KKS, KIP, dan KIS secara nontunai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin (3/11/2014), di Jakarta.

"Kami menyambut baik Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan BI disambut pemerintah melalui penyaluran program bantuan pemerintah secara nontunai. Selain itu, program ini diharapkan akan mempercepat implementasi layanan keuangan digital (LKD) di Indonesia untuk mendukung keuangan inklusif," jelasnya.

Sebelumnya, tambah Ronald, BI bersama pemerintah juga telah melakukan uji coba penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan uang elektronik melalui agen LKD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2014 lalu.

Kegiatan peluncuran bantuan pemerintah secara nontunai kali ini dilakukan di lima titik kantor pos di DKI Jakarta, yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Fatmawati, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Pemuda, dan Kantor Pos Kebon Bawang sebagai agen penyalur bantuan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa layanan. Bantuan diberikan kepada 600 keluarga yang akan menerima 600 KKS, 235 KIP, dan 2.775 KIS.

Selain Ronald Waas, hadir juga dalam peluncuran tersebut adalah menteri-menteri terkait, Pimpinan BPJS, Pimpinan Bank Mandiri, Pimpinan PT Pos, Kepala Kepolisian RI, serta Gubernur DKI.

"Hal ini bukan saja bermanfaat bagi pemerintah karena meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Namun, juga membantu mendekatkan masyarakat ke sektor keuangan formal sehingga bagi perekonomian nasional penyaluran bantuan secara nontunai ini juga bermanfaat menjadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal. Sebaliknya, sektor keuangan formal juga memperoleh market baru yang sebelumnya sulit dijangkau," terang Ronald.

Sementara itu, pada 14 Oktober 2014 yang lalu Gubernur BI Agus DW Martowardojo telah mencanangkan GNNT di Jakarta. Gerakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan juga lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan secara mudah, aman, dan efisien.

Dari sisi pengaturan, BI juga telah menerbitkan peraturan mengenai uang elektronik melalui LKD yang memberikan kepastian hukum dan aspek perlindungan konsumen.

"Uang elektronik ini menjadi entry point pengenalan produk formal keuangan, baik sebagai sarana penyimpanan, transfer, pembayaran tagihan, dan sebagainya. Hal ini akan dapat menjadi cikal-bakal budaya menabung di kemudian hari meskipun dengan jumlah kecil," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: