Kredit Foto: Twitter/Joko Widodo
Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) bersuara lantang soal dugaan menteri yang ikut bisnis PCR. KKPJ mengaku menerima keresahan masyarakat soal adanya peraturan yang dibuat mengikuti mafia di kabinet Presiden Jokowi.
DPP Pro Jokowi, salah satu anggota KKPJ, mengungkapkan beberapa kejanggalan soal aturan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Nama Luhut Terseret Bisnis PCR, Pengamat: Jokowi Harus Hukum...
"Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos (bantuan sosial, karantina, dan lain-lain," ucap Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus belum lama ini, melansir GenPI.co, Minggu (14/11).
Dia menjelaskan beberapa dugaan menteri yang terjerat hukum pun berbahaya di lingkaran Presiden Jokowi. Selain itu, kata dia, kepentingan politik dari para menteri harus segera dimusnahkan.
"Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus dibersihkan Presiden Jokowi," tegasnya.
Dengan demikian, KKPJ mendesak Presiden Jokowi agar tegas menindak para menteri yang diduga bisnis PCR. Selain itu, Presiden Jokowi harus menindak menteri yang diduga bermain kepentingan untuk kontestasi Pemilu 2024.
"Terlalu banyak parasit yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
