Indonesia Gaungkan Kerja Sama Pemberdayaan UMKM dan Penanganan Perubahan Iklim di Asia Pasifik

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengajak negara-negara Asia Pasifik memperkuat kerja sama untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara inklusif dan mengatasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan demi kemajuan bersama.

Hal tersebut dikemukakan Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) Business Advisory Council (ABAC), yang dihadiri secara virtual pada Kamis (11/11/2021).

Baca Juga: COP26: Buat United Citizens Organization sebagai Inisiatif Dampak Iklim Berbasiskan Blockchain

"Dalam forum pembahasan soal inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden menyuarakan agar negara-negara Asia Pasifik memperkuat kerja sama dalam 2 hal penting: Pertama, dalam pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM yang inklusif; Kedua, penanganan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan," papar Menteri Kominfo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/11).

Ia menambahkan, kedua hal tersebut memang layak menjadi fokus bersama negara-negara Asia Pasifik. Di Indonesia, kebangkitan UMKM terbukti sangat berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, penanganan perubahan iklim juga dinilai memerlukan kolaborasi banyak pihak agar dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sosial ekonomi.

Pemberdayaan UMKM yang Inklusif

Peningkatan pemberdayaan UMKM penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Kegiatan usaha UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

Pada 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, bahkan UMKM juga terbukti sangat berperan dalam menghasilkan kesempatan kerja yang inklusif bagi masyarakat.

Hal itu terlihat dari data bahwa 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Artinya, hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia sangat inklusif karena juga Indonesia teah menjadi bagian pemberdayaan perempuan di Tanah Air. 

"Kita ketahui, di Indonesia UMKM juga merupakan tulang punggung perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan dukungan, baik dalam wujud program, kebijakan, maupun bantuan permodalan serta pendampingan, agar UMKM memiliki daya ungkit dan segera pulih dari tekanan pandemi," kata Menkominfo Johnny. 

Presiden menegaskan, peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Hal itu diwujudkan Indonesia salah satunya melalui pemberian pinjaman lunak dan bantuan lebih dari US$4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi pada 2021.

Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Kini, 8,4 juta UMKM di Indonesia tercatat telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen di antaranya merupakan UMKM milik perempuan.

Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung dengan pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM.

Penanganan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan

"Presiden menekankan, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan," ujar Menkominfo. 

Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif. Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan juga sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang.

Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai salah satu prioritas teratas. Proyek prioritas Indonesia, antara lain mencapup pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

Untuk itu, Menteri Johnny mengatakan, Presiden mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk meningkatkan sinergi dan memanfaatkan peluang besar yang ada di Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam maupun manusia. Dengan pemanfaatan yang strategis dan bijaksana, diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat optimal bagi bangsa kita maupun warga dunia, dengan tetap mengedepankan faktor ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.