Pertajam Isu Digital Forum G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri Perjuangkan Kepentingan Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima estafet keketuaan atau Presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada tanggal 31 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Indonesia akan memegang Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, selama menjabat presidensi, Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan internasional lain. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam isu digital, Menteri Johnny mengajak pelaku industri memberikan masukan.

Baca Juga: Menteri Johnny: Kembangkan Startup Digital, Kominfo Fasilitasi Sinergitas Ekosistem

"Kita akan melakukan serangkaian pertemuan, ada Ministerial Declaration, Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting, Digital Economy Ministers Meeting (DEMM)," jelas Menkominfo dalam Pertemuan Virtual Streamlining Isu Digital Forum G20 bersama pelaku industri nasional dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).

Menteri Johnny menyatakan, pemerintah ingin mendengar masukan pelaku industri mengenai tantangan dan peluang ekonomi digital agar bisa optimal diperjuangkan selama Presidensi G20.

"Pemerintah ingin mendengar masukan rekan-rekan dari sektor industri terkait apa yang dibutuhkan? Bagaimana tantangan dan profil usaha kita di sini? Barriers-nya apa saja? Dan, bagaimana itu bermanfaat untuk kepentingan ekonomi kita di dalam negeri. Kita perjuangkan bersama-sama di forum atau rapat selama G20 Summit nanti," jelasnya.

Menurut Menkominfo, dalam Digital Economy Working Group (DEWG), Pemerintah Indonesia akan menggelar lima kali pertemuan, sedangkan Ministerial Meeting berlangsung dalam satu kali rapat. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan pemerintah dan pelaku industri bersama-sama menyiapkan bahan dan masukan.

"Saya harapkan dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku industri terlibat bersama agar apa yang disampaikan itu adalah kristalisasi dari harapan kita semua, baik dari pelaku industri, regulator, maupun dari kepentingan rakyat kita," tegasnya.

Menkominfo menilai, agenda G20 ini dapat diioptimalkan sebagai forum untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak pelaku industri untuk menggunakan dan manfaatkan Forum G20 secara maksimal.

"Tentu materi dan substansi akan kita bahas bersama di dalam DEWG sehingga perlu sekali ada banyak masukan dari pelaku industri, para regulator di tingkat upstream sampai hilir termasuk asosiasi-asosiasi di dalamnya," ujarnya.

Menurut Menkominfo, terdapat dua substansi yang menjadi pilihan Indonesia, yaitu kontinuitas dari Forum G20 versi sebelumnya, termasuk G20 Italia mengenai transisi energi dan implikasi ekonomi hijau. Pilihan kedua, berkaitan dengan transisi digital ke ekonomi digital.

Arahan Presiden

Dalam pertemuan yang dihadiri mitra Kementerian Kominfo itu, Menteri Johnny menegaskan kembali dua arahan Presiden Joko Widodo sebagai acuan bersama. "Ada dua hal yang menjadi tekanan Bapak Presiden joko Widodo. Pertama adalah kesuksesan dari sisi substansi atau agenda G20 Indonesia. Kedua, kesuksesan dalam kaitan dengan keketuaan kita sebagai penyelenggara," ungkapnya.

Menkominfo mengaku telah bertemu dengan beberapa pelaku industri di tingkat hulu, khususnya yang berhubungan dengan telekomunikasi. Bahkan, sudah membahas mengenai penyelenggaraan Forum G20 itu sendiri.

"Hari ini lebih menyangkut pada substansi materi yang akan kita bawa saat penyelenggaraan Digital Economy Task Force. Secara khusus berkaitan dengan Digital Economy Working Group-G20, ada dua pilihannya dan ini dua-duanya ditekankan betul oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Dalam setiap pertemuan, menurut Menteri Johnny, Presiden Joko Widodo meminta penekanan pada transisi digital. Oleh karena itu, pembahasan sudah disiapkan dan akan dibicarakan melalui Sherpa Track, Finance Track, Working Group termasuk DEWG.

"Tekanan yang pertama ini sedang disiapkan para menteri terkait dengan tidak meninggalkan atau tetap membicarakan di masing-masing working group sesuai substansi transisi digital," ungkapnya.

Selain itu, menurut Menkominfo, Presiden Joko Widodo juga menekankan pada kelancaran atas transaksi digital mulai dari tingkat hulu, yaitu penyiapan infrastruktur TIK yang merata di seluruh Indonesia hingga pada infrastruktur hilir berupa pusat data, regulasi, sumber daya dan talenta digital di semua level.

"Ada banyak sekali isu yang harus kita lakukan dari hulu sampai hilir, termasuk kemarin pada saat Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya atau pandangannya saat Kompas Gramedia CEO 100 (kemarin)," ujarnya.

Menteri Johnny mengharapkan, mitra Kementerian Kominfo bisa memberikan masukan sesuai dengan arahan Presiden dan kepentingan nasional. "Masukan itu tentu yang berkaitan dengan transformasi atau transisi digital dari Kominfo yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden," tandasnya.

Prioritas Indonesia

Dalam beberapa pertemuan G20 sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan pandangan berkaitan dengan transisi digital yang mencakup konektivitas digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara.

"Tiga hal krusial ini yang akan menjadi isu penting kita. Digital Economy ini menjadi sangat khusus tidak hanya karena Indonesia menjadi negara pertama yang akan memimpin Digital Economy Working Group. DEWG hadir di saat yang krusial di mana agenda transformasi digital sedang bergerak akseleratif, baik itu di Indonesia maupun global di tengah pandemi Covid-19," jelas Menkominfo.

Baca Juga: Layanan Digital Indonesia Dinilai Meyakinkan, Jadi Tujuan Investasi Terpopuler di Asia Tenggara

Menteri Johnny menyatakan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu katalis peningkatan adopsi teknologi digital di semua sektor, terutama sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah tetap fokus pada inisiatif dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

"Saat ini kita dihadapkan pada risiko timbulnya pola case recovery. Ini semua tantangan kita dalam pemulihan ekonomi. Kemarin, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan dengan potensi inflasi yang tinggi serta bermacam tantangan lain," tuturnya.

Dalam Presidensi G20, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau "Pulih Bersama, Bangkit Perkasa". Menkominfo menegaskan, Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

"Upaya recovery economy juga sangat dipengaruhi dengan komoditas supercycle. Jadi, ada banyak sekali pengaruhnya, tetapi kita punya tiga agenda besar yang akan menjadi titik tekanan: post recovery and connectivity, digital literasi, dan cross-border data flow," paparnya.

Dalam acara itu, Menteri Johnny didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Dirjen SDPPI, Ismail; Direktur Utama BAKTI, Anang Latif; Dirjen Aptika, Semuel A. Pangerapan; serta Staf Khusus Menkominfo Bidang SDM dan Digital, Dedy Permadi.

Sementara, secara virtual hadir pula Ketua Umum idEA, Bima Laga; Dewan Pengurus Daerah Aptiknas, Satria Gunayoman, Ketua Forum Komunikasi IT Kesehatan (Forkomtiknas), Daryo Soemitro; VP Public Policy and Government Relations-GoTo Group, Ardhanti Nurwidya; Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hary Budhiarto; serta Staf Khusus Menkominfo, Phillip J. Gobang.

G20 atau Group of Twenty merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.