Peserta Kesal Reuni 212 Dilarang, Polda Metro Jaya Langsung Bawa-Bawa Anies Baswedan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menegaskan, pihaknya tidak mendiskriminasi peserta  Reuni 212. Lantaran itu, ia berdalih jika izin aksi Reuni 212 tidak dikeluarkan pihaknya karena Pemerintah DKI Jakarta dan Satgas Covid-19 tidak merekomendasikan agenda tersebut. 

Zulpan mengatakan, peserta dapat bertanya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetahui alasan acara aksi tersebut tidak diizinkan digelar. 

Baca Juga: Langsung Dipantau KSAD Dudung Abdurachman, Reuni 212 Sepi Banget

"Salah (kami lakukan diskriminasi), silakan tanya pemerintah daerah, Satgas  Covid-19. Kan bukan hanya Polda yang berpandangan seperti itu (tidak mengizinkan).  Silakan tanya Pak Gubernur Anies, Satgas Covid DKI, kenapa nggak mengeluarkan rekomendasi," ujarnya saat ditemui wartawan di Kawasan Tugu Monas pada Kamis (2/12/2022).

Dia juga menegaskan, keputusan untuk tidak mengeluarkan izin Reuni 212 digelar di kawasan Patung Kuda, tidak diambil sepihak Polda Metro Jaya. Melainkan juga, berdasarkan keputusan dari Pemerintah DKI Jakarta. 

"Apabila Polda (Metro Jaya) ingin mengeluarkan surat izin keramaian, kendalanya kan di situ. Nah kemudian izin juga tidak didapatkan dari pemerintah daerah, izin tempat tidak didapat, Pak Gubernur kan tidak memberikan izin, Pak Anies ya, sehingga ini tidak bisa dilakukan," ungkapnya.

"Dengan dasar itu Polda Metro Jaya juga tidak memberikan izin," sambungnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya, peserta  Reuni 212 merasa mendapat diskriminasi dan kecewa dengan  kepolisian karena acara tersebut tidak boleh digelar di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Mereka mengaku, hak mereka sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasinya dibungkam. 

Baca Juga: Refly Harun Ingin Reuni 212 Lebih Megah: Kalau Perlu Jakarta Tutup