WE Online, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan keberadaan KMP DKI Jakarta ditujukan untuk meredam konflik yang bersumber dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Front Pembela Islam (FPI) bukan merupakan bagian dari KMP DKI, tetapi itu merupakan suara ketidakpuasan publik atas kepemimpinan Ahok. Oleh karenanya, ia dan barisan kawan-kawannya di KMP DKI berusaha untuk menampung aspirasi itu.
"Saudara Wagub (Ahok) sudah menjadi catatan publik. Ahok itu jadi sumber konflik di Jakarta," kata politisi yang akrab disapa Haji Lulung ini di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Dalam catatan Lulung, Ahok mempunyai 'rapor merah' karena banyak dari ucapan maupun kebijakannya yang telah melukai rakyat maupun DPRD sebagai lembaga negara.
"Terakhir beliau juga katakan tidak ingin jadi budak DPRD. DPRD sumber korupsi. Selain itu, Ahok buat surat instruksi salah satu agama untuk melarang menjalankan ibadah agamanya. Kini sudah banyak masyarakat yang menghendaki Ahok tidak dilantik. Jadi, kita tidak bela kapasitas FPI dalam hal ini, tapi seluruh masyarakat," pungkasnya.
Menurut Lulung, seluruh aspirasi yang menjadi catatan publik akan difasilitasi oleh KMP DKI dengan menggunakan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang.
"Kita pakai hak interpelasi, angket, dan hak mengajukan pertanyaan lewat fungsi yang tersedia di DPRD," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement