Pembatasan Sepeda Motor, Sudah Bayar Pajak Haknya Kok Dibatasi?

WE Online, Jakarta - Pengamat Tata Ruang Kota Yayat Supriatna mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprop) DKI Jakarta dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan manusiawi. Hal itu dikatakannya menanggapi rencana Pemprov DKI untuk membatasi sepeda motor yang melintas di jalan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia.

"Nanti ada yang komplain sudah bayar pajak (sepeda motor), tapi haknya kok dibatasi?" kata Yayat dalam pesan tertulisnya kepada Warta Ekonomi, Kamis (13/11/2014).

Yayat juga mengingatkan rencana pemprov menyediakan layanan bus gratis harus dilihat dengan kapasitas penumpang dan jumlah bus yang tersedia. Selain itu, ia meragukan tempat parkir yang tersedia di jalan Merdeka Barat hingga Bundaran HI mampu mencukupi jumlah sepeda motor yang tidak sedikit jumlahnya di Jakarta.

"Ini janji sudah lama. Hitunglah jumlah motor dengan kapasitas parkir yang ada. Jumlah bus tingkat gratis kalau datangnya telat ya menumpuk. Belajarlah dari pelayan TransJakarta saat ini. Armada masih kurang. Halte buruk dan sempit. Ada baiknya siapkan dulu," kritiknya.

Yayat memastikan jika Pemprov DKI sudah memenuhi kebutuhan tersebut maka nantinya tanpa dipaksa pun pengguna sepeda motor akan beralih untuk menggunakan transportasi umum.

"Kalau itu beres, tanpa dipaksa orang akan meninggalkan motor di rumah. Contoh di Singapura masyarakat dimanjakan dengan angkutan MRT yang bagus, bus kota yang manusiawi. Kalau ingin cepat, naik taksi. Dan akhirnya, kendaraan pribadi dibatasi karena angkutan umumnya luar biasa bagus layanannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan memberikan bus tingkat gratis dan menyediakan parkir di sekitar Jalan Merdeka Barat sampai Bundaran HI bagi pengendara motor. Kebijakan itu merupakan solusi yang diberikan ketika nantinya kebijakan zona bebas motor mulai diterapkan.