Penghapusan Premium dan Pertalite, Begini Respons Komisi VII DPR RI

Warta Ekonomi -

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintah jika wacana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite jadi dilaksanakan, prosesnya harus dilakukan secara progresif dan tidak terburu-buru. Hal itu supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Eddy, dikutip Minggu (26/12/2021). Baca Juga: Partai 'Oposisi' Anies Baswedan Janji Bikin Gaduh DPR, PSI Diingatkan: Ditertawai Rakyat...

Politikus PAN ini mengatakan, sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan Premium. Melihat dari daerah-daerah tersebut menurut dia tidak gejolak penghilangan BBM Premium tersebut.

“Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatera, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak,” ujar Eddy.

Secara terpisah, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menegaskan alangkah baiknya Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan RON tinggi.

Alhasil bahan bakar berjenis Premium dan Pertalite bakal dihapuskan. Menurutnya, Pertamina seharusnya mempertimbahkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat. Baca Juga: Dukung Transisi Energi, Pertamina Lakukan Banyak Inovasi Model Bisnis

“Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Mulyanto.

Ia menyayangkan pemerintah yang seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan ekonominya akibat pandemi Covid-19. Maka itu menurutnya, rencana penghapusan Premium dan Pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat.