Soal Salah Transfer Bank Plat Merah, DPR Colek Menteri BUMN: Segera Evaluasi dan Perbaikan

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, perihal salah transfer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

"Kasus ini sedang berproses secara hukum. Saya rasa setiap persoalan yang tidak bisa diselesaikan diluar jalur hukum, maka sudah tepat jika diuji melalui pembuktian secara hukum. Pendapat dan sikap bisa berbeda. Bisa benar menurut pendapat Bank dan bisa tidak salah menurut nasabah," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Rabu (29/12/2021).

Baca Juga: Tren Elektabilitas PD dan AHY Terus Naik, Demokrat: Jam Terbang dan Kualitas Kepemimpinan Menentukan

Baginya, "Sangat relatif dan subyektif masing-masing pendapat. Maka jika tidak ada titik temu, hukumlah yang tepat menjadi alat uji. Proses hukum yang independen, transparan dan akuntabel akan memberikan ruang yang sangat cukup bagi masing-masing pihak untuk membuktikan kebenaran pendapat yang diyakini," ucapnya lagi.

Selain itu, ia juga mengingatkan perlu disadari bersama bahwa hukum tidak boleh diskriminasi, keadilan hak setiap warga negara.

Baca Juga: Emak-emak hingga Ojol Dukung Erick Thohir Nyapres 2024

Tegas dia, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. "Pemahaman saya dalam pelayanan hukum tidak ada prioritas yang bersifat subyektif terhadap Pencari Keadilan. Nasabah prioritas dalam pelayanan perbankan, bukan diartikan mendapat prioritas perlakuan di depan hukum. Yang terpenting yang harus dijaga adalah penegakan hukum tetap dilakukan dalam basis yang independen, transparan dan akuntabel dan adil, harusnya akan mampu melahirkan keadilan para pihak," tambahnya.

Karena itu, ia pun meminta kasus salah transfer di bank plat merah ini dapat menjadi pembelajaran oleh pimpinan tertinggi BUMN yakni Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya rasa perlu diurai permasalahannya secara terang. Kita hormati proses hukum yang berjalan. Jika dalam putusannya nanti terbukti ada penyimpangan dari pelayanan bank-nya, maka menjadi bagian tanggung jawab Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi dan perbaikan," tukasnya.