Keputusan itu pun telah dibuat. Penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, kata dia, adalah lumrah dan tidak akan membatalkan rencana pemerintah.
"Kebijakan untuk Papua tetap. Kita tahu bahwa pemerintah, Presiden dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua. Orang boleh tidak setuju, boleh setuju tapi yang jelas itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, sudah melibatkan para surveyor, di survey tentang itu, kemudian apa dampak sosial politiknya kita akan jalan dengan rencana pemekaran Papua itu sesuai dengan agenda pemerintahan kita. Bahwa ada yang setuju, tidak setuju itu biasa. Kita tetap jalan. Kalau kita menunggu orang tidak mengeritik, maka kita tidak akan bekerja," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar
Tag Terkait: