PPHN Digodok MPR Demi Pembangunan IKN, Rocky Gerung Tegas: MPR Makin Lama Makin Dungu

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan adanya PPHN ini pada dasarnya untuk mengikat pemerintahan selanjutnya agar tetap melanjutkan pembangunan jangka panjang di ibu kota baru.

Baca Juga: Ahok Minggir Dulu, Siapa Sangka Ini Sosok yang Disarankan Rocky Gerung Pimpin Ibu Kota Baru

Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak pantas untuk dilakukan.

“MPR mau bikin Tap untuk mengikat MPR berikutnya. Itu yang enggak boleh. Dalam demokrasi tidak boleh rezim hari ini mengikat rezim yang akan datang. Itu dungu namanya,” ujarnya melalui channel YouTube Rocky Gerung, Minggu, (30/1/2022).

Menurutnya, sistem demokrasi adalah penggalan lima tahunan. Sehingga MPR tidak bisa mengikat presiden selanjutnya.

“Presiden sekarang bikin salah kebijakan yaitu IKN. Dan itu sudah diproyeksi oleh para ekonom bahwa itu akan gagal. MPR juga mengerti bahwa itu akan gagal,” ujarnya.

“Lalu MPR bilang nggak, kita harus wajibkan presiden berikut nya untuk meneruskan proyek ini. Emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa? Kan nanti pemilunya pasti berubah-ubah. Jadi cara berpikirnya sudah ngaco Bamsoet ini kan,” sambungnya.

Lebih jauh dia menyebut, MPR mestinya memikirkan konsep, bukan proyek.

“Jadi kalau mau bikin PPHN, pokok-pokok haluan negara itu konsepnya, itu bukan proyeknya yang mesti di konservasi. Yang bener aja,” sebutnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Jujur-Jujuran Soal IKN, Katanya Pemindahan Ibu Kota Itu untuk...

“Jadi mewariskan keberantakan pada pemimpin berikutnya itu namanya dungu. MPR makin lama makin dungu juga. Memang dungu logikanya,” imbuhnya.

Bahkan secara tidak langsung, dia menyebut dengan penggodokan PPHN ini memberikan sinyal bahwa presiden yang akan datang dibebani oleh kemangkratan sekarang.

“Artinya memang diakui yang sekarang pasti mangkrak. Gampang aja kita melihat permainan politik di MPR. Tidak boleh kepentingan publik 2024 ditentukan oleh MPR yang sekarang. Itu sama saja. Sayang sekali, ketua MPR akan diolok-olok tidak bisa berpikir tentang ketatanegaraan. Jadi nggak mungkin begitu. Itu kacau,” ucapnya.

Di sisi lain dengan kebijakan itu kata dia, bakal terkesan mengolok-olok Presiden Joko Widodo.

“Dia mengolok-olok presiden Jokowi bahwa itu pasti mangkrak, maka dari itu diamankan oleh presiden berikutnya. Setelah dihitung-hitung memang ada kepanikan istana,” pungkasnya.