Pemerintah Cermati Resiko Inflasi di 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan terus mencermati berbagai risiko pencapaian inflasi tahun 2022, termasuk yang berasal dari imported inflation.

Menteri Koordinator (menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dunia, permintaan yang tinggi telah mendorong naiknya harga-harga komoditas esensial dan berdampak terhadap kenaikan inflasi global.

Baca Juga: Kebijakan Minyak Satu Harga Cara Airlangga Disebut DPR Gagal Total

Dia mengatakan, IMF dalam publikasi terbaru World Economic Forum, yang dirilis Januari 2022 juga menyampaikan bahwa kenaikan inflasi merupakan salah satu faktor risiko pemulihan ekonomi di tahun 2022.

Harga energi yang tinggi disertai gangguan rantai pasok telah mendorong peningkatkan inflasi, terutama di Amerika Serikat dan banyak negara Emerging Market and Developing Economies (EMDE). Amerika Serikat sendiri menutup tahun 2021 dengan tingkat inflasi menembus 7% dan merupakan tertinggi sejak Juni 1982.

“Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk memitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik. Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di level daerah menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali di tengah risiko-risiko yang dihadapi,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Dari sisi sektor riil, Lanjut Menko Airlangga, peningkatan demand global juga harus menjadi peluang yang bisa kita tangkap. Dengan output manufaktur Indonesia ke depan yang diperkirakan semakin bertumbuh, diharapkan prospek permintaan barang ekspor juga akan terus meningkat.

Terlebih, IHS Markit mencatat bahwa pesanan barang ekspor Indonesia di Januari 2022 merupakan rekor kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan periode bulan Januari sejak survei PMI dijalankan.

“Untuk mengakselerasi kinerja ekspor dan memanfaatkan momentum yang ada, Pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi komoditas unggulan, seperti CPO, nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Di samping itu, investasi pada industri 4.0 juga akan terus ditingkatkan sehingga produk-produk ekspor Indonesia ke depan semakin berdaya saing dan bernilai tambah tinggi,” ucapnya.