Adopsi BTC di Venezuela Meningkat, Buat RUU Tagihan Pajak Hingga 20%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menurut laporan dari berita lokal, pemerintah Venezuela telah menyetujui tagihan pajak baru yang bertujuan untuk mengumpulkan hingga 20% pajak dari transaksi cryptocurrency.

Majelis Nasional Venezuela mengadakan sesi diskusi kedua pada hari Kamis lalu (03/02) untuk rancangan undang-undang baru yang menargetkan pajak atas "transaksi keuangan besar" dalam cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC).

Baca Juga: Glassnode: Adopsi Bitcoin SegWit Tetinggal di Bursa Utama

Pemerintah Venezuela dilaporkan menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan perusahaan dan individu lokal membayar hingga 20% untuk operasi yang dilakukan dalam cryptocurrency serta mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat.

Diajukan pada 20 Januari, rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengumpulkan 2% -20% dari transaksi dalam mata uang apa pun selain yang dikeluarkan oleh Republik Bolivarian Venezuela, atau bolivar Venezuela dan cryptocurrency yang didukung minyak negara yaitu El Petro.

Melansir dari Cointelegraph, inisiatif ini bertujuan untuk memberi insentif penggunaan mata uang nasional, yang dilaporkan kehilangan lebih dari 70% nilainya tahun lalu dan melepaskan hampir semua nilainya selama dekade terakhir.

"Penting untuk menjamin perlakuan setidaknya sama dengan, atau lebih menguntungkan, untuk pembayaran dan transaksi yang dilakukan dalam mata uang nasional atau dalam cryptocurrency atau aset kripto yang dikeluarkan oleh Republik Bolivarian Venezuela versus pembayaran yang dilakukan dalam mata uang asing," bunyi RUU tersebut.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, adopsi Bitcoin telah meroket di Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, dengan ribuan bisnis lokal mulai pindah ke cryptocurrency untuk bertahan dari hiperinflasi. Pada Oktober 2021, bandara internasional utama di Venezuela sedang bersiap untuk mulai menerima cryptocurrency seperti BTC sebagai pembayaran tiket dan layanan lainnya.