Jangan Bodohi Rakyat, Publik Harus Tahu yang Sebenarnya! PAN Bongkar Soal 'Commitment fee' Formula E

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, menyampaikan pendapat tentang tuduhan anggaran Formula E sebagai praktik ijon.

Menurutnya, tuduhan proses pembayaran "commitment fee" untuk penyelenggaraan Formula E sebagai praktik ijon terlalu berlebihan.

“Jika dilihat dari prosesnya, sejak disahkan KUAPAS 2019, Penyusunan RKA Perubahan APBD 2019, rapat-rapat lanjutan di komisi dan Banggar, dan Pengesahan RAPBD Perubahan 2019 pada 22 Agustus 2019, pembayaran ‘commitment fee’ tersebut adalah sah secara juridis formal,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Baca Juga: Parah! PSI Kembali Serang Proyek Formula E Garapan Anies: Kami Curiga, Jangan-Jangan Nanti....

Bahkan, menurut dia, BPK dan KPK juga tidak mempersoalkan hal itu, apalagi menjadikannya sebagai temuan. Makanya, katanya, “narasi ‘ijon’ menjadi terasa sangat menggelikan dan terbantahkan.”

Pada prinsipnya, kata dia, penalangan pembayaran kewajiban pemerintah dengan dana pinjaman sementara perbankan adalah mekanisme yang biasa dan diperbolehkan dalam tata kelola keuangan daerah.

Dia mengegaskan itu adalah hal yang lumrah terjadi. “Misalnya, Ketika delapan rumah sakit di DKI hampir terhenti beroperasi karena kekurangan likuiditas di masa Covid-19, sebab tagihan kepada BPJS belum dibayar,” katanya.

Baca Juga: Anggaran Formula E Mencurigakan, Anies Siap-Siap Diperiksa KPK!

Ataupun ketika pembayaran tagihan listrik untuk sekolah-sekolah harus dibayar, sementara pencairan uang APBD belum dapat dilakukan di setiap awal tahun anggaran.

Dia mengatakan, publik harus diberi tahu hal yang sebenarnya. Jangan sampai public menjadi korban gimik-gimik politik. Dia mengingatkan, rakyat justru akan dibodohi kalau DPRD memberi informasi yang tidak benar.