Ide Anies Baswedan Didukung untuk Dipakai di IKN, Tapi PDIP Tak Ingin...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota spons atau yang memaksimalkan penyerapan tanah untuk mencegah banjir. Salah satu program yang bakal dipakai adalah sumur resapan yang selama ini sudah dipakai di Jakarta.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI dari fraksi PDIP, Ida Mahmudah, mengaku mendukung penerapan sumur resapan di IKN. Namun, ia meminta pelaksanaannya tidak seperti di Jakarta.

Baca Juga: PDIP Ogah Pemilu Ditunda, Pengamat Langsung Puji-Puji

Menurut Ida, pembuatan sumur resapan di Jakarta yang digencarkan oleh Gubernur Anies Baswedan selama ini tidak efektif. Pembuatannya kerap kali salah sasaran dan tidak maksimal hingga akhirnya malah gagal mencegah banjir.

"Kalau prinsip program itu baik, kita dukung. Nah, kalau lihat saya lihat kemarin, perencanaan yang dilakukan di DKI ini kurang matang. Selagi (sumur resapan) itu bermanfaat, kami sih setuju, tapi memang kemarin pekerjaannya yang tidak baik," ujar Ida di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Ida menyebut selama ini kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait sumur resapan. Bahkan, anggota dewan disebutnya mendapatkan laporan sumur resapan malah membuat genangan.

"Ada keluhannya adalah pembangunnya yang tidak sesuai. Misalkan tadinya jalan rata, setelah dibikin sumur resapan, penutupannya tidak rata dan akhirnya mmbuat orang jatuh," jelas Ida.

Sumur resapan yang seharusnya menyerap air ketika hujan justru disebutnya tidak malah tak memberikan pengaruh banyak.

"Lalu saat hujan, sumur resapan itu ternyata tidak bisa maksimal masuk ke dalam penyerapannya, tapi justru air itu lewat ke sebelah-sebelahnya untuk dia jalan, ke selanjutnya tidak masuk ke situ (menyerap). Nah, ini kan yang perlu dievaluasi," jelasnya.

Baca Juga: Mungkinkah Terjadi Duet Anies-Ridwan Kamil di Pilpres 2024? Begini Kata Pengamat

DPRD sendiri saat ini sudah tak lagi memberikan anggaran untuk sumur resapan di tahun 2022. Pemprov diminta mengevaluasi pelaksanaan drainase vertikal ini untuk ke depannya.

"Kita sama-sama tahu kondisi masyarakat melihat sumur resapan seperti apa. Kenapa kemarin dihentikan di 2022, kami tidak setujui anggarannya? Itu memang evaluasi saja dulu," pungkasnya.