Ketum Parpol Teriak Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat Tegas: Seolah Jokowi Raja dan Otoriter!

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengkritisi usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Anthony menilai, pernyataan Muhaimin berbahaya. Sebab Muhaimin seoalah menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seorang raja penentu keputusan penundaan Pemilu 2024.

"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),” ujar Anthony meniru ucapan Muhaimin.

"Pernyataan bahaya dari Cak Imin, seolah-olah Jokowi adalah Raja dan otoriter, penentu ‘kudeta konstitusi, " tulisnya dalam akun twitter pribadinya @AnthonyBudiawan, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga: Siang-Malam Dihujat karena Wacana Pemilu Diundur, Muhaimin Iskandar: Yah Terserah, Namanya Saja Usul

Selain itu, Anthony mengatakan, kudeta konstitusi adalah kejahatan atau pengkhianatan kedaulatan rakyat yang tidak cukup diawali dengan pernyataan 'sebatas usulan saja'. Menurutnya, dampak usulan kudeta konstitusi ini sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Atas dasar itu, usulan itu harus dicegah agar tidak menjadi contoh untuk kedepannya.

"Karena dampak kudeta konstitusi sangat besar bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Kalau dibiarkan bisa jadi preseden, " tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.Dia menyebut usul itu terlintas usai dirinya menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden," ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis.

Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.